Reni Astuti Minta Pemkot Surabaya Optimalkan Aset untuk Dongkrak Ekonomi Warga

HARIAN DISWAY - Pemerintah Kota Surabaya sedang menggodok rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Anggaran tersebut diproyeksikan mencapai Rp 11,9 triliun. Alias naik Rp 910 miliar dari APBD 2024 yang sebesar Rp 10,99 triliun.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti mengatakan, visi misi APBD 2025 adalah gotong royong untuk mewujudkan Surabaya sebagai kota kelas dunia yang maju, humanis dan berkelanjutan.

Setidaknya ada lima hal yang diprioritaskan dalam rancangan APBD 2025 Kota Surabaya. Di antaranya ekonomi inklusif, sumber daya manusia unggul, infrastruktur, birokrasi dan pelayanan publik, serta ketertiban dan keamanan kota. 

"Kemudian dari pemerintah pusat juga didorong untuk melakukan tiga hal penting, yang tidak jauh beda dengan lima misi tadi. Yakni kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan stunting," ujar Reni saat ditemui di gedung DPRD Kota Surabaya, Rabu, 7 Agustus 2024.

BACA JUGA:Revitalisasi THR Surabaya: Hi-Tech Mall Menjadi Arena E-sport

BACA JUGA:Dewan Dorong Aset Pemkot Nganggur Segera Dimanfaatkan, Soroti Gedung THR Surabaya

Reni juga menjelaskan proporsi belanja yang harus dipatuhi bersama. Misalnya belanja pendidikan wajib 20 persen, belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30 persen, dan belanja infrastruktur maksimal 40 persen.

Dengan begitu, politikus PKS tersebut berharap Pemkot Surabaya bisa patuh dan bijak dalam membelanjakan APBD. Sehingga hasil-hasil pembangunan bisa dinikmati oleh masyarakat Kota Pahlawan. 

Lebih jauh, berbicara soal APBD, tata kelola aset juga tidak kalah penting. Pemerintah Kota Surabaya perlu memperkuat bagaimana aset yang dimiliki bisa memberi kontribusi ekonomi bagi warga.

"Artinya, aset ini juga berkontribusi pada kinerja keuangan daerah. Untuk itu, peningkatan pengelolaan aset itu harus punya banyak inovasi yang tidak biasa saja," imbuh Reni.

Memang, selama ini Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memanfaatkan aset pemkot menjadi rumah padat karya. Aset-aset yang mangkrak disulap menjadi tempat untuk memberdayakan para pekerja dari keluarga miskin. 

BACA JUGA:Perseteruan Sekolah Petra dengan Warga, DPRD Surabaya Minta Pemkot Tegas Tindak Pungli

BACA JUGA:Pemkot Buka Sayembara Desain Kawasan Eks THR-TRS Surabaya Berhadiah Hingga Rp 50 Juta, Ini Syarat dan Ketentuannya

"Tetapi, menurut saya, rumah padat karya saja itu tidak cukup. Bagaimana aset pemkot itu kemudian ada yang dikelola masyarakat dengan rumah padat karya, lalu ada yang disewakan, sehingga punya nilai lebih," ucapnyi.

Sumber: