Catatan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah: Kebijakan Fiskal dan Postur APBN 2025

"Kita sudah berada pada track yang tepat untuk terus berlari menjadi negara maju pada tahun 2045 nanti. Kita sudah meletakkan Kerangka kerja yang cukup kokoh dalam asumsi dasar ekonomi makro tahun 2025," ujar Ketua DPD PDIP Jatim itu.

Target pertumbuhan ekonomi yang disepakati sebesar 5,2%, lebih baik dari prediksi lembaga Internasional, seperti IMF, WB, OECD. Ia berharap, Pemerintah bisa segera melepaskan diri dari jebakan pertumbuhan ekonomi 5 persenan yang telah menghantui negara dalam satu dekade terakhir.

"Hal ini penting untuk diingatkan, jangan sampai kita masuk dalam jebakan yang sama dalam lima tahun kedepan. Selain itu, kita ingin memastikan mesin ekonomi kita berada dalam kondisi yang prima untuk bisa tumbuh lebih baik kedepannya, tambahnya.

Menatap Masa Depan Ekonomi Indonesia: Strategi dan Target APBN 2025

Pada sisi inflasi, target terkendali di angka 2,5% telah tercapai. Di saat negara lain masih berjuang menurunkan inflasi, Indonesia sudah berada pada level yang dianggap normal sebelum krisis.

Namun, fenomena deflasi yang terjadi dalam empat bulan terakhir sejak Mei 2024 menunjukkan penurunan daya beli masyarakat yang dapat berdampak pada pelemahan ekonomi.

Untuk menghindari dampak negatif tersebut, perlu ada kolaborasi yang lebih erat antara Pemerintah dan Bank Indonesia (BI), guna menyusun bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang efektif dan terukur.

Masalah nilai tukar rupiah juga menjadi perhatian penting. Rupiah telah melemah dalam jangka panjang, dan pada tahun 2025, pemerintah mengusulkan kurs Rp16.100/USD.

BACA JUGA:Ketua PDIP Jatim Said Abdullah: Rekom untuk Pilkada Menunjukkan Kualitas Kaderisasi

BACA JUGA:Catatan MH. Said Abdullah: Segerakan IAIN Madura Menjadi Universitas Islam Negeri Madura

Namun, setelah diskusi, disepakati kurs Rp16.000/USD. Kami percaya bahwa dengan kebijakan transformasi struktur ekspor yang lebih bernilai tinggi, penguatan investasi, dan kebijakan bauran sistem pembayaran yang beragam, rupiah akan menjadi lebih kuat.

Dampak tingginya suku bunga SBN 10 tahun, yang disepakati pada 7,0%, perlu diperhatikan. Suku bunga yang tinggi dapat mendistorsi pasar keuangan domestik dan memberikan dampak negatif bagi sektor riil, yang pada akhirnya membebani perekonomian nasional.

Beruntung, Bank Indonesia telah menurunkan BI Rate dari 6,25% menjadi 6%, yang menjadi sinyal positif untuk kemungkinan penurunan tingkat bunga di masa depan, termasuk SBN, sehingga beban bunga yang ditanggung pemerintah dapat berkurang.

Anggaran pendidikan tetap menjadi prioritas, dengan alokasi minimal 20% dari APBN atau Rp724,26 triliun, sesuai amanat konstitusi.

" Anggaran pendidikan ini dapat menopang sejumlah program strategis pemerintahan baru seperti renovasi sekolah, perbaikan MCK sekolah, makelar, membangun sekolah unggulan terintegrasi sebagai bagian dari Progran Quick Win Presiden terpilih," kata Said.

Sumber: