Pembubaran Diskusi Forum Tanah Air, Pergulatan Politik Jadi Kriminal

Pelaku pembubaran diskusi politik di Hotel Grand Kemang, Jakarta, sudah ditindak polisi. Itu premanisme. Dua di antara lima orang yang ditangkap dijadikan tersangka. Menjelang serah terima jabatan presiden RI, isu politik mencuat. Isu politik bisa menimbulkan kerusuhan. Kalau kerusuhan, pasti ditindak polisi.

POLITIK dinasti jadi perbincangan seru selama beberapa bulan terakhir di Indonesia. Intinya terfokus pada terpilihnya Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi, jadi wakil presiden RI. Ia mendampingi presiden RI terpilih Prabowo Subianto. 

Diskusi politik di Kemang digelar Diaspora Indonesia (orang Indonesia yang mukim di luar Indonesia) di Hotel Grand Kemang, Sabtu pagi, 28 September 2024. Topiknya, mengkritisi pemerintahan pimpinan Presiden Jokowi dan pemerintahan ke depan di bawah Presiden Prabowo Subianto.

Diskusi itu dibubarkan massa sebelum dimulai. Puluhan orang berdemo, diawasi ketat oleh tim polisi. Namun, ternyata belasan orang lainnya masuk ke ruang diskusi melalui pintu belakang hotel. Mereka lantas merusak mikrofon, spanduk-spanduk, akhirnya membubarkan diskusi. Alasan pelaku, jangan mengadu domba masyarakat dengan menjelek-jelekkan pemerintah (pemerintahan Jokowi).

Akhirnya dua pelaku ditetapkan polisi sebagai tersangka: Fhelick E. Kalawali, 38, dan Godlip Wabano, 22. Mereka diproses hukum. Mereka dijerat pasal dugaan tindak pidana pengeroyokan, perusakan, dan penganiayaan.

Karena ini terkait politik, muncul isu bahwa pembubaran itu disuruh pihak yang akan dikritik: pemerintahan Jokowi. Menanggapi isu tersebut, pengacara dua tersangka, Gregorius Upi, kepada wartawan, mengatakan bahwa kliennya bergerak atas inisiatif pribadi, tidak disuruh pihak mana pun.

Gregorius: ”Kalau polisi memiliki pandangan seolah-olah ada order, itu kewenangan polisi untuk menyampaikan. Mungkin polisi memiliki pandangan lain. Tapi, saya tegaskan, klien kami bergerak atas inisiatif sendiri.”

Sampai di sini, persoalan melebar. Dari perkara kriminal (pengeroyokan, perusakan properti) menjadi masalah politik (order politik). Di situ juga bisa disimpulkan, masalah politik bisa terkait masalah kriminal dan sebaliknya.

Persoalan politik (kritik masyarakat terhadap pemerintah) yang ngetren sekarang masih di seputar politik dinasti: Gibran jadi wapres terpilih. Dan, jika topik diskusi di Kemang itu adalah mengkritisi pemerintah, pastinya menyinggung topik politik dinasti. Tak akan surut topik itu jadi bahasan.

Dikutip dari majalah Forbes, 19 Januari 2019, berjudul Quotes: Thoughts on the Business of Life, politik dinasti adalah jabatan di dunia politik yang diwariskan secara langsung dari ortu atau kakek-nenek kepada generasi berikutnya.

Politik dinasti umumnya di pemerintahan otoriter. Kakek atau ayah yang pejabat tinggi negara mewariskan kepada keturunannya secara langsung. Bedanya dengan negara kerajaan, di negara kerajaan, jabatan politik tertinggi negara, yakni raja, diwariskan secara langsung dan otomatis. Bedanya, jika di negara otoriter, ada kata ”secara langsung”. Di kerajaan ditambahi kata ”otomatis”. 

Contoh politik dinasti adalah di Korea Utara. Kim Il-sung, ketua Partai Pekerja Korea (1949–1966). Diwariskan kepada anaknya, Kim Jong-il, sekretaris jenderal Partai Pekerja Korea (1997–2011). Lalu, diwariskan lagi ke Kim Jong-un, sekretaris pertama Partai Pekerja Korea (2012–2016) yang hingga kini pimpinan tertinggi Korea Utara. Dari kakek ke ayah akhirnya ke Jong-un.

Atau, Presiden Soeharto di sekitar tiga bulan menjelang akhir masa jabatan mengangkat Siti Hardijanti Rukmana (akrab dipanggil Mbak Tutut) jadi menteri sosial RI. Itu penunjukan secara langsung oleh Soeharto selaku presiden RI waktu itu. 

Berbeda dengan terpilihnya Prabowo Subianto jadi presiden RI. Meski, Prabowo adalah eks menantu mantan Presiden Soeharto. Berbeda dengan penunjukan Mbak Tutut jadi mensos. 

Sumber: