Yayasan Proklamator Bung Hatta Usulkan Burhanudin Abdullah jadi Menteri

HARIAN DISWAY - Kabinet yang akan membantu tugas Presiden terpilih Prabowo Subianto sedang disiapkan. Melihat kesempatan tersebut, Yayasan Proklamator Bung Hatta (YPBH) mengusulkan agar mantan Gubernur BI Burhanudin Abdullah masuk cabinet.

Terutama untuk menguatkan demokrasi ekonomi atau ekonomi berbasis anggota yang lebih berkeadilan. Ini untuk mengimbangi ekonomi berbasis shareholder (kepemilikan saham) atau ekonomi liberal yang sudah cukup menggurita di indonesia.

Ketum YPBH Maizar Rahman mendukung wacana pemisahaan Kementerian UMKM dan Koperasi. Selama ini, penyatuan tersebut menyebabkan mindset yang keliru karena menganggap bentuk usaha koperasi itu hanya cocok untuk usaha Kecil dan Menengah. 

Padahal di negara lain, koperasi itu usahanya besar-besar dan cukup dominan. Sebagai contoh koperasi Groupe Credit Agricole dari Perancis yang omsetnya mencapat USD 117 Milyar. Lebih lanjut, Maizar berharap kementerian yang menyangkut ekonomi rakyat itu levelnya dinaikkan minimal setingkat Menko dan didukung penuh oleh Presiden. 

BACA JUGA:Ini Daftar Menteri Era Jokowi Yang Tidak Dipanggil Prabowo, Akankah Pensiun?

BACA JUGA:Prabowo Panggil Sejumlah Calon Menteri, Sri Mulyani Dikabarkan Tetap Jadi Menkeu

Maizar berharap Presiden terpilih mampu mengimplementasikan semangat yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 45 yang pada intinya adalah terwujudnya Demokrasi Ekonomi dimana berbagai usaha dalam bentuk Koperasi hadir di segala sektor ekonomi. 

Sementara Ezrinal Azis (Sekum YPBH) menambahkan, pengembangan koperasi tidak cukup hanya dibebankan tanggung jawabnya pada Menteri Koperasi, sementara kementerian yang lain mindsetnya adalah ekonomi liberal. Yang terjadi adalah ego sektoral kementerian. 

Alhasil, koperasi kita jauh tertinggal jika dibanding koperasi di negara lain, termasuk di negara kapitalis seperti Perancis, Jepang, dan Amerika. Sebagai contoh ketika ada wacana mengubah wadah usaha cleaning service dari bentuk PT menjadi bentuk koperasi ditentang oleh Kementerian Tenaga Kerja karena khawatir kesejahteraan pekerja menjadi tidak terjamin. 

Hal ini disebabkan oleh mindset yang keliru yaitu koperasi adalah usaha kecil. Padahal justru kalau menjadi koperasi karyawan akan lebih terjamin karena mereka adalah pemilik usaha itu.

BACA JUGA:Beberapa Nama Calon Menteri di Kabinet Prabowo, Ada Sri Mulyani Hingga Veronica Tan

BACA JUGA:Prabowo Persiapkan Kabinet Baru, Veronica Diisukan Jadi Menteri PPPA

Pengusulan Burhanudin Abdullah sebagai Menko yang membawahi ekonomi rakyat didasarkan pada beberapa hal. Pertama adalah dedikasi beliau terhadap pengembangan ekonomi rakyat. Hal ini didasarkan pada pengakuan beliau sendiri yang menyatakan telah menjadi mualaf yang berubah pandangan dari ekonomi liberal ke ekonomi yang condong sosialistis, yaitu pentingnya peran negara untuk memajukan ekonomi rakyat dan mewujudkan demokrasi ekonomi. 

Kedua adalah pengalaman, wawasan serta kompetensi beliau yang terbentuk ketika menjabat sebagai Rektor Universitas IKOPIN. Ketiga adalah pengalaman beliau pada birokrasi ketika menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia. Dan keempat adalah luasnya jaringan yang beliau miliki.

Sumber: