Antisipasi Inflasi, Pengaruh Transisi Pemerintahan Terhadap Laju Inflasi di Indonesia Sejak 2004

HARIAn DISWAY - Pada awal pemerintahan baru ini, pemerintah bergerak mengantisipasi terjadinya inflasi. Inflasi merupakan salah satu permasalahan di bidang ekonomi yang perlu diantisipasi dari awal terlebih pada masa pergantian pemerintahan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 oktober tahun 2024, inflasi tertinggi terjadi pada bulan Maret dengan persentase inflasi sebesar 3,05 persen. Dan pada bulan September turun menjadi 1,84 persen.

Inflasi perlu diantisipasi pada masa transisi ke pemerintahan yang baru usai pemilu. Laju inflasi pada masa transisi dari tahun 2004 hingga 2024 sangat fluktuatif. Sejak 2004, pelantikan presiden dilakukan pada Oktober.

BACA JUGA: Presiden Jokowi Buka Trade Expo Indonesia 2024, Soroti Risiko Inflasi dan Perang Antar Negara

Hal inilah yang menyebabkan bulan Oktober hingga November menjadi periode krusial untuk mengantisipasi dan mengendalikan inflasi. Laju inflasi year-on-year tertinggi terjadi pada Oktober 2004 sebesar 6,22 persen.

Sedangkan terendah pada Oktober 2009 sebesar 2,41 persen. Transisi di tahun 2014 dan 2019 menunjukkan fluktuasi yang lebih stabil, dengan inflasi pada November 2014 sebesar 6,23 persen dan November 2019 sebesar 3,00 persen.

Data Indeks Inflasi Tahun 2023-Tangkapan Layar Laman Badan Pusat Statistik (BPS))-Tangkapan Layar Laman Badan Pusat Statistik (BPS))

Strategi Pemerintah Guna Pengendalian Inflasi

Beberapa strategi guna mengantisipasi dan mengendalikan inflasi pada masa transisi ini sudah pemerintah siapkan. Pemerintah, sudah menetapkan target pengendalian inflasi di angka 1,5 persen hingga 3,5 persen pada 2024.

BACA JUGA:Presiden Jokowi Buka Trade Expo Indonesia 2024, Soroti Risiko Inflasi dan Perang Antar Negara

Berikut strategi yang telah disiapkan oleh pemerintah: 

1. Mempercepat Restrukturisasi lembaga guna menyegerakan program-program yang sesuai dengan visi dan misi presiden terbaru, Prabowo.
2. Menyiapkan Irigasi untuk antisipasi kekeringan pada suatu daerah
3. Menyalurkan beras SPHP hingga tanggal 25 Oktober 2024. SPHP adalah singkatan dari stabilisasi harga dan harga pangan yang merupakan program dari Badan Usaha Logistik (BULOG) guna menjaga stabilitas harga dan pasokan beras. 
4. Mengatur impor pangan sehingga tidak menyebabkan produk dalam negeri merugi.
5. Memantau harga produksi dan harga pasar pangan sebelum menyepakati kebijakan yang terkait dengan inflasi. 

BACA JUGA:mSri Mulyani Beri Saksi Pemda yang Memberikan Manipulasi Data Inflasi sehingga Tak Akurat dan Tak Kredibel

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Jenderal Polisi (Purn.) Tito Karnavian menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, berpesan bahwa pengendalian inflasi dan stabilitas harga barang serta jasa merupakan hal penting.

Agar tidak memberatkan masyarakat. Apabila harga terlalu tinggi, masyarakat yang kurang mampu akan mengalami tekanan ekonomi. (*)

*) Mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Peserta Magang Reguler di Harian Disway

Sumber: