Sri Mulyani Beri Saksi Pemda yang Memberikan Manipulasi Data Inflasi sehingga Tak Akurat dan Tak Kredibel

HARIAN DISWAY - Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara soal manipulasi data inflasi. “Saya menekan sekali lagi bahwa data harus akurat dan kredibel," jelasnya. Peristiwa ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Dia mengungkapkan ada oknum pegawai Pemda yang menyuap Badan Pusat Statistik (BPS) daerah agar dapat mencantumkan data inflasi sesuai keinginan mereka. Padahal hal tersebut sangatlah merugikan negara.

“Itu saya cek dengan Pak Tito, Pak Mendagri. Beliau menyampaikan bahwa ada beberapa, tapi sangat sedikit, dan sudah dilakukan koreksi,” ujar Menkeu di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 4 Oktober 2024.

BACA JUGA: Atasi Deflasi, Indonesia Belajar dari Jepang dan Eropa dalam Menghindari Krisis Pangan

Terhadap persoalan itum Sri Mulyani telah membicarakannya bersama Menteri Dalam Negeri Tito. Ia mengakui adanya manipulasi data inflasi sehingga tidak kredibel. Dia juga menyayangkan jika reward menjadi pemicu kecurangan ini.

“Saya menekan sekali lagi bahwa data harus akurat dan kredibel. Pak Tito juga menegaskan, karena kita memberikan reward, jangan sampai reward tersebut justru menciptakan tindakan yang mendistorsi angka inflasi,” pungkasnya.

Ia tak menjelaskan secara rinci soal siapa dan berapa yang terlibat. Sri Mulyani bersama Kementerian Dalam Negeri dan Pusat Badan Statistik berkomitmen untuk memastikan data inflasi yang dilaporkan sesuai.

BACA JUGA: Empat Kali Deflasi Beruntun

“Kami sepakat dengan Mendagri, saya, dan semuanya, BPS, bahwa data inflasi harus akurat dan kredibel. Penghargaan yang diberikan harus berdasarkan pencapaian yang nyata, di mana tingkat harga stabil dan terkendali,” tuturnya. 

Reward yang diberikan Pemerintah Pusat memang menggiurkan. Pemerintah berani memberikan Dana Insentif Daerah (DID) mencapai Rp 6 miliar hingga Rp 10 miliar. Pada 2024, terdapat 50 daerah penerima dana insentif per periode.

Pemberian reward masuk dalam program pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia keseluruhan di atas 5 persen. Ditentukan dengan daerah yang dinilai berhasil mengendalikan inflasi.

BACA JUGA: Indonesia Alami Deflasi 4 Bulan Berturut-Turut, Ini Deretan Dampaknya Ke Daya Beli Masyarakat

Mendagri memberikan bocoran modus yang dilakukan kepala daerah bekerja sama dengan BPS untuk mengolah data sesuai keinginan. "Sekarang saya mendapat modus baru," kata Mendagri dalam acara Anugerah Hari Statistik Nasional 2024.

"Modus barunya, rekan-rekan kepala daerah langsung mendatangi Kantor BPS di kabupaten/kota masing-masing. Tolong dong bikin angkanya kami bagus, begitu," ujar Mendagri di Grand Mercure Jakarta Kemayoran, Kamis, 26 September 2024. 

Sumber: