Aisyiyah Hadirkan Tiga Paslon Pilgub Jatim 2024 dalam Satu Panggung
Emil Elestianto Dardak (kiri) saat menjadi pembicara di kegiatan PW Aisyiyah Jatim, Sabtu 9 November 2024 -Tim media PW Muhammadiyah Jatim-
SURABAYA, HARIAN DISWAY - Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur mengundang tiga paslon gubernur dan wakil gubernur untuk menyampaikan program mereka.
Terutama dengan fokus membahas pada isu-isu yang relevan bagi kaum perempuan. Termasuk perlindungan perempuan, kesejahteraan guru PAUD, serta kesehatan dan pendidikan.
Acara itu dikemas dalam tema besar: Perempuan Berkemajuan Siap Membangun Jawa Timur Menuju Indonesia Emas 2045.
Ketua PW Aisyiyah Jatim Rukmini Amar mengatakan, ketiga paslon itu dihadirkan, agar menyampaikan program kerja mereka ketika salah satu dari mereka terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jatim.
BACA JUGA:Suarakan Perubahan, Luluk-Lukman Janjikan Program 1 Juta UMKM Baru
Di sisi lain, tentu agar para kader Aisyiyah di Jatim lebih mengenal calon pemimpin mereka di masa depan.
“Kami di Aisyiyah tidak boleh berpolitik praktis. Tetapi, tidak boleh juga anti politik. Jangan sampai golput. Karena itu, mereka harus mengenal calon pemimpin mereka,” katanya saat ditemui di Aula kantor PW Muhammadiyah Jatim, Sabtu 9 November 2024.
Di Jatim, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih sangat banyak. Dia mendorong siapapun yang terpilih nanti agar bisa membuat perda atau pergub tentang perlindungan perempuan.
“Ketiga calon ini juga kan seorang perempuan,” tegasnya.
BACA JUGA: Khofifah Dialog dengan Pendeta GKJW, Dapat Pesan Rawat Toleransi dan Persaudaraan Sejati
Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 1 Luluk Nur Hamidah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru TK, RA, dan PAUD.
Hal itu dilakukan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pendidikan usia dini yang inklusif di Jawa Timur.
Menurut Luluk, kesejahteraan guru saat ini masih jauh dari ideal. Tidak proporsional dengan beban tanggung jawab yang mereka emban.
Bahkan, Luluk pernah mendengar guru TK hanya digaji Rp 150 ribu per bulan. Baginya, hal ini adalah ketidakadilan yang perlu segera diatasi agar kualitas pendidikan usia dini dapat meningkat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: