Kontestasi Politik 2024: Quo Vadis Isu Ekologi dan Politik Hijau

Bahkan, banyak ahli yang memprediksi bahwa jika tidak ada perhatian dalam isu tersebut, angka partisipasi politik akan menurun.

MENGUATKAN NARASI POLITIK HIJAU

Politik hijau adalah suatu pendekatan dalam pembuatan kebijakan yang berfokus pada perlindungan lingkungan dan keberlanjutan. Konsep itu mencakup berbagai aspek, mulai pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan hingga masyarakat berkeadilan. 

Sebagai dasar implementasi perdagangan karbon, politik hijau memberikan kerangka kerja yang penting. 

Kebijakan, kampanye, dan program kerja yang dikeluarkan harus didorong oleh prinsip-prinsip keberlanjutan, dengan memprioritaskan kebijakan yang mendorong transisi energi terbarukan, konservasi hutan, dan efisiensi energi. 

Hal itu melibatkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, partai politik, dan pemodal dalam pengawasan terhadap kepatuhan semua pihak dalam pengelolaan karbon serta transparansi dalam proses penjualan dan pembelian kredit karbon.

Dalam konteks global, perdagangan karbon di Indonesia memiliki potensi untuk menjadi model bagi negara-negara berkembang lainnya. Maka itu, sudah selayaknya isu kampanye politik tidak hanya bicara sosiobudaya, agama, dan kesukuan, tetapi sudah harus bicara bagaimana mengelola lingkungan planet ini secara berkelanjutan. 

Selain penting sebagai basis implementasi perdagangan karbon, milenial dan generasi Z tidak akan lagi gamang dan apatis dalam partisipasi politik. Ekosistem lingkungan kita akan terjaga dan kita bisa memberikan legasi lingkungan sehat untuk anak cucu kita, semoga! (*)

*)Moch. Imron Rosyidi adalah dosen komunikasi dan koordinator Humas Universitas Trunojoyo Madura  (UTM).

**)Surokim As. adalah dosen komunikasi politik serta wakil rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama Universitas Trunojoyo Madura (UTM).

 

Sumber: