Memperkokoh Resiliensi Ekonomi Jatim PR Gubernur

Keempat, masalah pemberantasan korupsi. Menurut catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) 2023, dari 10 daerah di Indonesia, yang menempati peringkat korupsi tertinggi adalah Jatim. 

Hal itu juga mencerminkan lemahnya sistem pengelolaan dan pengawasan keuangan di berbagai sektor pemerintahan di provinsi tersebut, yang membuatnya rentan terhadap praktik korupsi. 

ICW juga melaporkan bahwa hampir seluruh wilayah di Jatim terindikasi kasus korupsi, kecuali lima kabupaten/kota yang kecil persentase tingkat korupsinya, yaitu Kota Blitar dan Kabupaten Blitar, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Pamekasan. 

Pengecualian itu bisa menjadi tanda positif bagi daerah-daerah tersebut dalam pengelolaan keuangan publik yang lebih baik. Secara ekonomis, tingginya angka korupsi bisa menjadi aspek penghambat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi akibat teralokasinya sumber dana ke sektor ”ilegal” (baca: dikorupsi) yang mengakibatkan proses pembangunan stagnan.

Dengan demikian, keberhasilan seorang pemimpin merupakan representasi paradigma pengaruh antarpribadi yang dijalankan dalam suatu situasi tertentu serta diarahkan melalui proses komunikasi ke arah pencapaian satu atau beberapa tujuan tertentu.  

Sebagai elemen pembentukan awal serta pemeliharaan struktur dalam harapan dan interaksi (Tannembaum, Weschler, dan Massanik, 1961). 

Pada 27 November 2024 warga Jawa Timur akan memilih calon pemimpin berintegritas yang mampu membawa Jatim menuju ”tangguh trengginas dan gemah ripah loh jinawi!” (*)  

*)Sukarijanto adalah pemerhati kebijakan publik dan peneliti di Institute of Global Research for Economics, Entrepreneurship and Leadership dan kandidat doktor di Program S-3 PSDM Universitas Airlangga.

 

Sumber: