Tuding Keterlibatan 'Partai Coklat' di Pilkada, PDIP Serukan Polisi Kembali di Bawah TNI Atau Kemendagri

HARIAN DISWAY - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Sitorus, menyerukan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap netralitas Polri.

Hal itu kata Deddy terkait dugaan keterlibatan oknum kepolisian dalam Pilkada Serentak 2024 yang dinilai mencederai demokrasi.

"Pilkada kemarin merupakan salah satu pemilu paling cacat karena ulah budaya politik buruk yang kami sebut sebagai Jokowisme," ungkap Deddy dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis, 28 November 2024.

BACA JUGA:Kapolri Gandeng TNI Untuk Pengamanan Pilkada 2024 Esok Hari, Ada Patroli Cegah Politik Uang dan Pengerahan Massa

Acara itu juga dihadiri oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Wasekjen Adian Napitupulu, serta sejumlah Ketua DPP PDIP seperti Ahmad Basarah, Djarot Saiful Hidayat, dan Ronny Talapessy.

Dalam pernyataannya, Deddy memperkenalkan istilah Partai Cokelat untuk menggambarkan oknum kepolisian yang terlibat dalam Pilkada.

Ia menegaskan keterlibatan ini bukan tindakan individu, melainkan fenomena terorganisasi dengan struktur komando tertentu.

BACA JUGA:Kuat Dengan Partai Coklatnya, Ahmad Lutfi Yakin Bisa Menangkan Pilgub Jateng

"'Partai Cokelat' sudah menjadi fenomena yang disinyalir di DPR, baik Komisi II maupun Komisi III. Kami di PDIP merasa sedih karena ini merusak demokrasi. Kapolri sebagai pemimpin institusi ini harus bertanggung jawab atas kerusakan tersebut," tegas Deddy.

Deddy juga menyoroti bahwa keterlibatan aparat kepolisian dalam Pilkada bertentangan dengan semangat reformasi institusi Polri, yang dipisahkan dari ABRI oleh Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri.

Ia mengusulkan agar Polri kembali berada di bawah kendali Panglima TNI atau Kementerian Dalam Negeri untuk mengembalikan fokus pada tugas utama seperti keamanan dan penegakan hukum.

BACA JUGA: Partai Golkar Berjaya di Kota Pasuruan, Adi Wibowo Klaim Menang Tanpa Politik Uang

"Tugas Polri seharusnya meliputi pengaturan lalu lintas, patroli keamanan, dan penyelesaian kasus kejahatan hingga ke pengadilan. Selain itu, tidak perlu lagi Polri terlibat dalam urusan lain, terutama politik," jelasnya.

Selain mengkritik kepolisian, Deddy juga menyoroti peran sejumlah penjabat gubernur yang dinilai terlibat dalam Pilkada.

Sumber: