Inilah Pesan Menteri Hukum untuk Jajarannya

HARIAN DISWAY- Ada konsekuensi pemisahan bidang dalam kementerian Kemenhumham pada Kabinet Merah Putih pimpinan Prabowo Subianto. Itu dikatakan Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas saat melantik sejumlah pejabat di lingkungan kerjanya.

"Proses transisi ini menuntut adaptasi dan penyesuaian yang menyeluruh di setiap lini organisasi. Pelantikan ini bukan hanya bagian dari proses administratif, tetapi juga momentum penting dalam babak baru pasca pemisahan menjadi tiga Kementerian," jelasnya, Rabu, 4 Desember 2024. 

Saat bersamaan, Supratman melantik Haris Sukamto sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur. Juga ada dua pejabat lain yang dilantik. Yaitu Raden Fadjar Wijanarko sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Titik Setiawati sebagai Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum di Kemenkumham, Menteng, Jakarta. 

Pemerintahan Prabowo-Gibran, kementerian Kemenkumham dipecah menjadi tiga. Yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. 

Supratman menyampaikan bahwa pemisahan Kementerian saat ini telah membawa konsekuensi struktural dan operasional yang signifikan. 

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas saat memberikan sambutan dan pesan kepada para kantor wilayah dari Kementerian Hukum, Rabu 4 Desember 2024 di gedung Kemenkumham, Menteng, Jakarta -Humas Kemenkumham Jatim-Humas Kemenkumham Jatim

BACA JUGA:Tahap Akhir Seleksi CPNS Kemenkumham Jatim, 1.758 Peserta Hadapi Ujian Ketat

BACA JUGA:Kemenkumham Jatim Aktif dalam Tingkatkan Indikasi Geografis, Raih Penghargaan dari Menteri Hukum

Selain itu, perubahan ini menurutnya membawa tantangan dan kompleksitas. Tetapi baginya, dengan semangat kebersamaan dan profesionalisme yang tinggi, semua akan mampu melewati tahap-tahap krusial tersebut.

Lebih lanjut, ia menyampaikan pesan kepada para Kepala kantor wilayah, sebagai perwakilan Kementerian Hukum di wilayah merupakan ujung tombak pelaksanaan kebijakan di bidang hukum yang berdampak luas terhadap masyarakat. 

"Pimpin tim di wilayah dengan baik, layani masyarakat, kawal implementasi kebijakan nasional agar dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di daerah," tegasnya. 

BACA JUGA:Kemenkumham Aceh Timba Ilmu Pelayanan Publik ke Jatim

BACA JUGA:Link dan Cara Cek Hasil Tes SKD CPNS Kemenkumham 2024 via SSCASN BKN

Lalu bagi Kepala Divisi Pelayanan Hupkum, yang menjadi garda terdepan. Ia berpesan agar dapat memberikan pelayanan, pembinaan, dan penegakan hukum yang adil, cepat, dan tanpa diskriminasi. Serta harus memastikan bahwa hukum dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Sumber: