Bulan Madu Prabowo

Mencari sumber dana, paling tidak ada dua cara: cara kerja keras dan cara mudah.

Pertama cara yang butuh kerja keras. Cara itu perlu kepintaran. Pun, strategi. Yang masuk kategori itu adalah menarik investasi dan meningkatkan jumlah wisatawan.

Oleh-oleh kunjungan luar negeri pertama Prabowo, ada janji investasi Rp 294 triliun. Itu sebatas janji, belum realisasi. Kalaupun terwujud, itu tak mungkin semua tahun ini.

BACA JUGA:Sikap Kesatria Prabowo

BACA JUGA:Konglomerat (Pendukung) Prabowo

Untuk sektor pariwisata, kunjungan turis ke Indonesia kalah jauh jika dibandingkan dengan Thailand dan Malaysia. Di ASEAN, negara yang punya alam indah dan berbagai budaya itu hanya menempati peringkat ke-5. Mengutip CNN Indonesia, selama Januari–Juni 2024, Thailand dikunjungi 17,5 juta turis asing, Malaysia (11,8 juta), Vietnam (8,8 juta), dan Singapura (8,24 juta). Indonesia? Hanya 6,4 juta turis.

Artinya, masih ada peluang besar untuk menambah turis. Mengapa Thailand dan Malaysia bisa, kita tidak. Butuh kerja keras. Kita butuh turis asing sebanyaknya karena akan langsung menggerakkan ekonomi.

Terus, bagaimana cara mudah mendapat sumber dana? Tambah utang dan menambah pajak.

Peninggalan era Jokowi, utang negara mencapai Rp 8.502 triliun. Yang harus dibayar Prabowo pada 2025, pokok plus bunga sekitar Rp 1.300 triliun. Itulah yang membuat APBN teramputasi. Dan, tambahan utang akan terus berlanjut.

Pemerintah juga sudah menyiapkan tambahan pajak baru pada 2025. Itu adalah cara sangat mudah bagi negara untuk memperoleh pendapatan. Begitu tanggal 1 Januari 2025, pajak pertambahan nilai (PPN) naik dari 11 ke 12 persen. Jumlah tertinggi di antara negara Asia Tenggara.

Jelas, penambahan pajak PPN 1 persen itu akan membebani rakyat. Sebab, daya beli masyarakat kini masih lemah. Harga barang pasti akan naik. Industri roti, misalnya, terigu tambah PPN, begitu juga minyak goreng, gulanya, dan bahan lainnya. 

Otomatis, biaya produksi bengkak karena ada tambahan biaya di setiap mata rantai pasok produksi. Belum lagi PPN saat pindah ke konsumen. Ujung-ujungnya, semua menjadi beban rakyat sebagai konsumen. Harga melambung.

 Beratnya, penambahan PPN sudah diungkapkan sejumlah kalangan, mulai akademisi, pengusaha, hingga menjadi pembicaraan di berbagai platform medsos. Tapi, hingga tulisan ini dibuat, Kemenkeu tetap menegaskan akan memberlakukannya.

Bila PPN 12 persen berlaku, APBN bakal sehat. Permintaan tambah anggaran para menteri bisa masuk. Tapi, di sisi lain, itu akan mendapat reaksi negatif serta protes dari rakyat. 

Barang tambah mahal, tapi masih minim strategi menambah tebal kantong rakyat. Kemesraan pemerintahan Prabowo yang baru seumur jagung dengan rakyat berpotensi merenggang.

Sumber: