Tontonan Politik Negeri yang Membingungkan

HARIAN DISWAY - Sebagai orang biasa, saat ini sepertinya agak membingungkan menonton politik di negeri ini yang terkesan membingungkan. Apalagi setelah bangsa ini menyelenggarakan pesta demokrasi dengan menelan biaya begitu besar.  

Biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan Pemilu2024 yang cukup besar. Menteri Keuangan RI mengumumkan total anggaran yang dialokasikan untuk Pemilihan Umum pada periode 2022-2024 mencapai Rp 70,6 triliun.

Alokasi tersebut akan disalurkan secara bertahap, dengan anggaran pada 2022 sebesar Rp3,1 triliun, pada 2023 mencapai Rp 30 triliun, dan pada puncaknya, tahun 2024, sekitar Rp 37,4 triliun.

BACA JUGA: Retret Kepala Daerah Digelar Lagi Tahun Depan, PAN dan Demokrat Kompak Mendukung

Pasangan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memenangkan Pemilu itu dan secara resmi mengemban tugas sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dengan masa jabatan 2024-2029.

Keduanya dilantik pada 20 Oktober 2024 dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Masa Jabatan 2024-2029 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.

Presiden dan wakil presiden menjalankan tugas dalam waktu lebih 100 hari menghadapi beberapa tantangan seperti pagar laut, LPG 3 kilogram, demo mahasiswa dan lain-lain.

BACA JUGA: Malam Terakhir Retret Magelang, Prabowo, Jokowi, dan SBY Nyanyi Bareng Dengan Seragam Komcad

Berbagai respons positif dan negatif perlu dimaknai sebagai pembelajaran yang lebih baik bagi pemerintah dan semua elemen masyarakat untuk kelangsungan bangsa ini.

Persoalan tersebut muncul ada yang baru dan ada yang peninggalan lama tak terselesaikan. Satu per satu, pemerintah berusaha menyelesaikan persoalan tapi perlu proses.

Tak ketinggalan, fenomena demo mahasiswa dengan aksi Indonesia gelap terjadi di beberapa kota di Indonesia. Aksi demonstrasi ini tidak hanya diramaikan oleh kalangan muda tapi juga kelompok ibu-ibu atau emak-emak.

BACA JUGA: Susul Eri Cahyadi, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji Ikut Retret di Magelang

Orator demonstran membacakan tuntutannya. Salah satu contoh demo yang dilakukan BEM UI pada 17 Februari 2025. Mereka mendesak pemerintah mencabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025, karena dianggap tidak pro-rakyat.

Mereka menolak pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang, demi menjaga independensi akademik.

Sumber: cnn internasional