Tontonan Politik Negeri yang Membingungkan

Mereka menuntut pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh, tanpa potongan atau hambatan birokratis. Mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menghapusnya dari anggaran pendidikan, agar alokasi dana lebih fokus pada sektor akademik.

BACA JUGA: Wamendagri Sebut 10 Kepala Daerah PDIP Absen di Retret Akmil, Ada Gubernur Bali hingga Bupati Asmat, Ini Penjelasan Resminya

Menghentikan kebijakan publik yang tidak berbasis riset ilmiah, demi memastikan keputusan pemerintah lebih berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Pada Kamis 20 Februari 2025, Presiden Prabowo melantik 481 kepala daerah terpilih di Istana Negara, Jakarta. Para kepala daerah terpilih tersebut sejak Minggu, 16 Februari 2024 telah hadir di Jakarta untuk mengikuti rangkaian persiapan pelantikan mulai dari pemeriksaan kesehatan hingga geladi kotor dan gladi bersih di lapangan Monas pada Selasa-Rabu.

Setelah pelantikan, kegiatan kepala daerah dilanjutkan dengan mengikuti retret di Akademi Militer Magelang, 21-28 Februari 2025. Namun, Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengintruksikan kepala daerah berasal dari partainya untuk tidak mengikuti retret di Magelang.

BACA JUGA: PDIP Bantah Megawati Larang Kadernya Ikut Retret Kepala Daerah

Beragam repons terhadap instruksi itu. Ada yang mengatakan bahwa instruksi tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi dan tidak sesuai perundang-undangan.

Dijelaskan larangan tersebut bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan pemerintah pusat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Mantan Presiden RI Jokowi berpendapat bahwa kepala daerah adalah pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Karena itu, mereka memiliki tanggung jawab utama untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan lainnya.

BACA JUGA: Teka-Teki Terjawab, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Ternyata Ikut Retret Magelang Sejak Hari Pertama

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X tak termasuk 505 Kepala Daerah Retret di Akmil Magelang. Itu karena Sultan HB X sudah dilantik dan masih menjalankan jabatannya selaku gubernur hingga 2027.

Sultan HB X menyatakan mendukung program pembekalan atau retret bagi kepala daerah terpilih. Sultan HB X menuturkan, pembelaan tersebut penting agar saat kepala daerah menjabat benar-benar memahami persis dan sinkron dengan program kerja yang dijalankan pemerintah pusat.  

Dalam konteks pemerintahan, retret merujuk pada kegiatan orientasi, pembekalan, serta pelatihan yang ditujukan kepada pejabat negara, termasuk menteri dan kepala daerah.

BACA JUGA: Retret Kepala Daerah dan Paradoks Efisiensi Anggaran

Tujuan utama retret adalah memperkuat pemahaman dan kesiapan para pemimpin dalam menjalankan tugasnya setelah dilantik. Retret kepala daerah ini akan dibagi menjadi dua gelombang.

Sumber: cnn internasional