LSI Denny JA: Indonesia Perlu Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

HARIAN DISWAY - Untuk sukses, Gebrakan Besar Prabowo, seperti Danantara, 70 ribu Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, Pertumbuhan Ekonomi 8 persen, memerlukan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tantangannya, menurut LSI Denny JA, tata kelola pemerintahan Indonesia kini masih buruk. "Maka kita perlu berikan perhatian yang khusus pada tata kelola itu agar gebrakan besar Prabowo bisa berhasil," kata Denny JA.

Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance Index – GGI) yang dikembangkan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan bahwa Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara maju di Asia.

BACA JUGA: 7 Pemikiran Denny JA tentang Agama dan Spiritualitas di Era AI Layak Jadi Kurikulum PT

Berdasarkan data terbaru (Maret 2025), Indonesia memperoleh skor 53,17. Angka ini terpaut jauh di bawah Singapura (87,23), Jepang (84,11), dan Korea Selatan (79,44).

Good Governance Index (GGI) merupakan indeks yang dikembangkan oleh LSI Denny JA untuk mengukur kualitas tata kelola pemerintahan secara komprehensif. Indeks ini mengintegrasikan enam dimensi utama:

1. Efektivitas Pemerintahan (25 persen)
2. Pemberantasan Korupsi (20 persen)
3. Digitalisasi Pemerintahan (15 persen)
4. Demokrasi (15 persen)
5. Pembangunan Manusia (15 persen)
6. Keberlanjutan Lingkungan (10 persen)

BACA JUGA: Denny JA Rumuskan 6 Prinsip Emas Spiritualitas di Era AI

Menurut Denny JA, pendiri LSI, GGI adalah alat ukur baru yang dirancang khusus untuk era digital dan AI dalam proses pemerintahan. 

GGI menyatukan berbagai indeks global seperti Government Effectiveness Index, Corruption Perceptions Index, Democracy Index, Human Development Index, Environmental Performance Index, dan E-Government Development Index menjadi satu indeks terpadu.

"GGI dikembangkan agar dapat mencerminkan secara komprehensif kualitas pemerintahan suatu negara dalam menghadapi tantangan global seperti disrupsi digital, ancaman populisme politik, hingga perubahan iklim," jelas Denny.

BACA JUGA: Dr. Satrio Arismunandar: Denny JA adalah Figur Multidmensional yang Lampaui Batas Konvensional

Dalam riset tersebut juga terungkap berbagai hambatan utama yang menyebabkan rendahnya skor Indonesia. Di antaranya, kasus korupsi besar, yang mengakar panjang dalam politik oligarki.

Contoh terakhir adalah kasus Pertamina Pertamax Oplosan yang merugikan negara Rp 193,7 triliun. Juga dugaan korupsi pengelolaan 109 ton emas yang melibatkan pejabat PT Antam Tbk.

Termasuk kasus tata niaga komoditas timah dengan kerugian mencapai Rp 271,07 triliun dalam kurun waktu 2015-2022. Menurut Denny JA, pemberantasan korupsi menjadi kunci utama dalam meningkatkan skor GGI.

Sumber: