Politik Mehong

BACA JUGA:Kutukan Politik di Sidoarjo

Dengan uang sebesar itu, Masinton gagal. Seorang politikus memperkirakan setidaknya perlu Rp 15 miliar kalau mau masuk Senayan. Benar-benar mehong. Gampang diduga. Dengan modal sebesar itu, banyak politikus yang kemudian kejar setoran dengan main proyek dan menjadi makelar anggaran.

Netizen mengkritisi politik mehong. Anggaran uang pajak rakyat Rp 71 triliun untuk pilpres ternyata hanya menghasilkan tukang loper susu keliling. Anda tahu siapa yang dimaksud.

Setiap menjelang pemilu presiden, anggaran bantuan sosial selalu meningkat. Hal itu menimbulkan kecurigaan terhadap adanya politisasi bansos. Para aktivis demokratisasi menyebutnya sebagai Dirty Vote. Dalam sebuah film pendek mengungkap adanya korelasi antara pemilu dan naiknya anggaran bansos.

BACA JUGA:Menteri AHY dan Pergeseran Bandul Politik

BACA JUGA:Aroma Barter Politik Khofifah

Setiap tahun pemilu, alokasi dana bansos selalu meningkat. Baik itu pada Pemilu 2014, Pemilu 2019, maupun Pemilu 2024. Sebaran dan kecepatan penyaluran bansos juga meningkat menjelang pemilu. 

Berbagai jenis bansos disebar menjelang Pemilu 2014. Ada bantuan dengan nominal Rp 50 ribu per kepala keluarga per bulan. Totalnya Rp 9,3 triliun. Ada juga bansos dari kementerian atau lembaga sepanjang tahun yang nilainya mencapai lebih dari Rp 69 triliun.

Kemudian, menuju Pemilu 2019, bansos kembali dikucurkan dengan nilai yang lebih tinggi. Pada Januari 2018, pemerintah menggelontorkan Rp 5,3 triliun. Ada juga bansos PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) sepanjang tahun yang mencapai Rp 77,3 triliun.

BACA JUGA:Survei Anies dan Tsunami Politik

BACA JUGA:Duel Politik Dua Kubu Lama

Penyaluran program bansos terus dilakukan sepanjang 2019 dengan nilai yang lebih tinggi, mencapai Rp 15,1 triliun. Kemudian, ada bansos PKH dan BPNT yang disalurkan sepanjang tahun mencapai angka Rp 97,06 triliun.

Menjelang Pemilu 2024 lebih gencar lagi. Nilainya jumbo. Namanya bermacam-macam. Damikian pula paketnya. PKH dan BPNT di sepanjang 2023, jumlahnya Rp 114,3 triliun. Subsidi nonenergi di sepanjang tahun 2023: Rp 185,9 triliun. 

Memasuki Januari 2024, makin gas pol. Terhitung bansos yang digelontorkan senilai Rp 78,06 triliun. Paket dan namanya sangat beragam, sedikitnya ada tujuh macam bansos.

Data berbicara, siapa yang menyebabkan munculnya fenomena politik mehong. Jokowilah orangnya. Prabowo ikut menikmatinya. Ibarat ”riding the tiger”, Prabowo menunggangi macan. Ia harus hati-hati. Kalau lengah, ia akan diterkam sendiri oleh macan.

Sumber: