Program Makan Bergizi Gratis: Langkah Besar dengan Risiko Besar

HARIAN DISWAY - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengalokasikan anggaran Rp 71 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025. Program ini diharapkan menjadi solusi peningkatan gizi masyarakat, terutama anak-anak, sebagai salah satu janji kampanye andalan pasangan ini.

Namun, Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Wahyudi Askar, mengingatkan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga pada perencanaan dan pelaksanaan yang matang.

"Pemerintah sedang menjalankan uji coba untuk menentukan model implementasi. Tapi, ada tanda-tanda kebingungan dalam menetapkan strategi yang tepat," ujar Wahyudi pada Rabu, 1 Januari 2025.

Wahyudi menekankan pentingnya pendekatan berbasis kajian mendalam sebelum program dijalankan secara luas. Ia memperingatkan bahwa ketergesaan atau meniru mentah-mentah program serupa dari negara lain tanpa adaptasi lokal dapat menjadi kendala besar.

BACA JUGA:Program Tekad Dukung BUMDes di Indonesia Timur untuk Ketahanan Pangan dan Makan Gratis

BACA JUGA:Warga Surabaya, Makan Gratis Usai Nyoblos

"Indonesia memiliki tantangan unik, seperti wilayah geografis yang luas, infrastruktur yang belum merata, dan ruang fiskal yang terbatas. Jika perencanaannya tidak hati-hati, risiko kegagalan implementasi sangat tinggi," tegasnya.

Salah satu masalah utama yang diidentifikasi adalah potensi ketidakefisienan dalam distribusi. Rantai pasok yang panjang dapat memengaruhi kualitas makanan dan menghambat distribusi yang merata. Selain itu, pengelolaan anggaran yang kurang transparan membuka peluang korupsi.

"Risiko penyalahgunaan anggaran dalam program besar seperti ini selalu ada, terutama dengan sejarah panjang praktik korupsi di Indonesia. Jangan sampai MBG menjadi proyek prestise yang lebih menguntungkan pihak tertentu daripada masyarakat," kata Wahyudi.

Meskipun tantangan besar menanti, Wahyudi tetap berharap pemerintah mampu mengelola program ini dengan baik. Ia menyoroti pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan organisasi masyarakat, untuk memastikan program ini berjalan efektif dan tepat sasaran.

BACA JUGA:Wakil Ketua Umum Gerindra Sebut Program Makan Gratis Ditunda, Baru Mulai Januari 2025

BACA JUGA:Adik Prabowo Sebut Ide Program Makan Gratis Bergizi Prabowo Bukan Hal Baru, Sudah Sejak 2006

"Program ini punya potensi besar jika dirancang dengan benar. Pemerintah perlu fokus pada transparansi, efisiensi, dan adaptasi kebijakan sesuai kebutuhan lokal," tutupnya.

Dengan alokasi anggaran besar, MBG menjadi simbol komitmen pemerintah dalam menangani masalah gizi masyarakat. Namun, tantangan besar yang dihadapi menunjukkan bahwa keberhasilan program ini akan menjadi ujian nyata bagi pemerintahan baru. (*)

Sumber: