Profil Effendi Simbolon, Mantan Kader PDIP yang Desak Megawati Mundur dari Ketua Umum PDIP

"Yang bersangkutan (Effendi Simbolon) sudah dipecat dari anggota partai karena pelanggaran kode etik, disiplin partai, dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan," kata Djarot Syaiful, Ketua DPP PDIP pada Sabtu, 31 November 2024.

Meski telah dipecat, Effendi tetap vokal dalam mengkritik isu-isu internal PDIP. Kritik terbarunya kini menyorot Megawati dan Hasto Kristiyanto, mencerminkan sikapnya yang tidak ragu menyuarakan pandangannya, meski harus berhadapan dengan elite partai.

Harta Kekayaan Effendi Simbolon

Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2023, Effendi memiliki kekayaan sebesar Rp152 miliar, yang sebagian besar berupa aset tanah dan bangunan senilai Rp135 miliar. Properti miliknya tersebar di Jakarta Selatan dan Tapanuli Utara, termasuk rumah mewah di kawasan elite. Selain itu, Effendi juga memiliki koleksi mobil mewah seperti Toyota Alphard dan Mitsubishi Pajero, tanpa memiliki catatan utang.

BACA JUGA:Eks Penyidik KPK: Batal Geledah Kantor DPP PDIP pada 2020 Karena Firli Bahuri

Pernyataan Kontroversial dan Alasan Megawati Diminta Mundur

Effendi menegaskan bahwa kasus hukum yang menjerat Hasto Kristiyanto, yakni dugaan suap dalam penetapan PAW anggota DPR serta obstruction of justice terkait kasus Harun Masiku, telah mencoreng nama besar PDIP. Ia berpendapat bahwa Megawati, sebagai pemimpin tertinggi partai, harus mengambil tanggung jawab penuh atas kasus ini.

"Dia (Megawati) harus mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas masalah serius. Ini kan masalah hukum, bukan masalah sebatas etika yang digembar-gemborkan saat ini permasalahan hukum," ujar Effendi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Rabu, 8 Januari 2025.

BACA JUGA:Juru Bicara PDIP Sebut Alasan KPK Menetapkan Hasto Tersangka Mengada Ada

Momen Effendi Simbolon berjabat tangan dengan Megawati pada Februari 2020. --Instagram @effsimb

Effendi menilai bahwa pembaruan tidak hanya sebatas mengganti posisi Sekjen, tetapi juga menyentuh tingkat kepemimpinan tertinggi partai. Ia menambahkan pernyataannya tersebut dengan pandangannya terhadap kasus yang menimpa Sekjen PDIP itu.

"Ya, itu harus diperbarui semuanya. Mungkin sampai ke ketua umumnya juga harus diperbarui bukan hanya level sekjen ya, sudah waktunya lah pembaruan yang total," tambahnya.

Bagi Effendi, kasus Hasto menjadi momen refleksi besar bagi PDIP untuk memperbaiki diri. Ia melihat kasus ini sebagai ujian integritas partai di mata publik.

BACA JUGA:Connie Bakrie Klaim Punya Bukti Korupsi Pejabat Tinggi Indonesia, Ini Respons PDIP dan KPK

Effendi meyakini bahwa pembaruan total merupakan langkah yang harus segera diambil PDIP untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Baginya, perombakan struktur partai, termasuk pergantian ketua umum, adalah jalan yang realistis untuk menyelamatkan citra partai.

Sumber: