Pemkot Surabaya Anggarkan Rp 1,4 Triliun untuk Penanganan Banjir Tahun Ini

“Nah, yang wajib-wajib itu berapa, sisanya baru digunakan untuk pekerjaan yang lainnya. Nah, yang lainnya nanti juga akan saya sampaikan," kata Eri.

Nantinya, semua kepala dinas juga akan menyampaikan paparan anggarannya masing-masing. 

Salah satunya adalah Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya. DSDABM akan menyampaikan penyelesaian banjir di 180 titik. Lokasinya akan disebutkan semua. 

Nah, di titik itu nanti DSDABM juga akan menyampaikan secara terbuka, misal 1-5 titik itu satu catchment area (satu wilayah penanganan) dan 6-20 itu juga catchment area, maka dikerjakan langsung. Tidak setengah-setengah.

"Kemudian DSDABM akan menyampaikan kembali, bahwa yang hilang banjirnya nomor 1-100, kemudian yang 80 (titik lainnya) masih ada banjir, karena apa? Ya nggak dikerjakan, kalau dikerjakan semua ya nggak jadi (tidak selesai)," katanya lagi. 

Mantan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu menegaskan bahwa hal itu perlu disampaikan kepada masyarakat agar tahu secara rinci titik mana saja dan seperti apa penanganan banjir di Kota Pahlawan. 

Menurutnya, penyelesaian banjir di Surabaya dilakukan secara bertahap menyesuaikan titik prioritas dan anggaran yang disiapkan.

“Misal (ada yang tanya) loh habis bangun box culvert kok masih banjir? Nah, box culvert di titik itu (satu catchment area) yang tidak banjir, sama seperti di Dukuh Kupang, Pakal Madya, itu sudah nggak banjir karena sudah dikerjakan, kalau di tempat lainnya ya masih banjir, karena (memang) belum dikerjakan, dan ada beberapa ratus titik tadi,” tegasnya.

BACA JUGA:4 Spot Terpopuler Berburu Koin Jagat di Surabaya, Satpol PP Beri Peringatan Keras

BACA JUGA:Pemburu Koin Jagat di Surabaya Rusak Fasum, Satpol PP Siap-siap Beri Sanksi!

Ia mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur di Kota Surabaya ada skala prioritasnya. Dengan begitu, anggaran untuk penyelesaian banjir di Surabaya dapat teratasi secara maksimal.

Dirinya mencontohkan, seperti halnya penanganan banjir di perkampungan, itu juga harus ada skala prioritasnya. 

Jika di suatu kampung masih belum memiliki U-Ditch maka kemudian terjadi banjir, maka kampung itu akan dikerjakan terlebih dahulu oleh Pemkot.

"Nah, yang nggak banjir ya nggak tak garap. Ada skala prioritas. Yang lain bisa dikerjakan tahun depannya lagi," kata Eri. (*)

Sumber: