Pemerintah Masih Biarkan Broker Tradisional Tidak Bayar Pajak

SURABAYA, HARIAN DISWAY - Regulasi tentang broker di Indonesia masih belum jelas. Alhasil, Asosiasi Real Estate broker Indonesia (AREBI) menilai masih banyak kebocoran pajak yang terjadi di Tanah Air. Hal itu akibat banyaknya broker tradisional yang tidak membayar pajak ke negara.

Ketua Umum DPP AREBI Clement Francis mengatakan, peran pemerintah belum maksimal terhadap broker. Itu terbukti dari masih banyak praktik broker tidak resmi yang tidak pernah bayar pajak ke negara. 

“Mereka tidak diberikan sanksi. Artinya, pemerintah tutup mata. Jadi, teman-teman di daerah ini berjuang tanpa ada dukungan dari pemerintah. Padahal, kami menyumbang sangat besar loh untuk pajak negara,” katanya, usai pelantikan DPD AREBI Jatim di tower Mandiri, Tunjungan Plaza (TP) Surabaya, Rabu, 15 Januari 2024.

Ia pun mendorong pemerintah untuk lebih tegas terhadap broker tradisional yang tidak pernah bayar pajak itu. “Itu sebenarnya kerja kita bersama. Tetapi, kami butuh regulasi yang jelas untuk memberantas praktik broker tradisional yang tidak bayar pajak ini,” tegasnya.

BACA JUGA: Suku Bunya Tinggi Jadi Tantangan Properti di 2025

Ia mengaku, selama ini yang selalu menjadi sasaran utama dari pemerintah Indonesia adalah anggota AREBI. Tetapi sebenarnya, ia menegaskan, di luar anggota asosiasi itu, banyak praktik broker yang lebih merugikan negara.

Se-Indonesia, member organisasi itu ada sekitar 1.400 kantor properti. Jawa Timur menjadi daerah yang memiliki paling banyak member organisasi. Ada sekitar 175 member. “Semuanya rajin bayar pajak. Ada satu atau dua yang mencoba tidak membayar, langsung kami tegur,” ucapnya.

Mereka pun mengaku sudah sering konsultasi dengan pemerintah terkait permasalahan itu. Akhirnya, akan ada regulasi untuk semua marketing dilakukan sertifikasi. Bahkan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) meminta organisasi ini menambah asesor.

“Saat ini kita punya 33 asesor. Mereka tergabung dalam Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) khusus untuk broker. Kami juga sudah meminta fasilitas ruangan ketika akan dilakukan pelatihan terhadap asesor itu,” terangnya.

BACA JUGA: Dukung Pemberdayaan UMKM dan Petani Lokal, KAI Properti Resmikan Dua Gerai Super Indo di Pekalongan dan Banyumas

Pun ia mengungkapkan, untuk menjadi anggota AREBI, minimal punya dua tenaga ahli yang sudah tersertifikasi. Artinya, kalau ada 1.400 member saat ini, sudah ada 2.800 orang yang tersertifikasi marketing properti.

Untuk DPD AREBI Jatim baru saja melakukan pemilihan pemimpin baru. Budiono Yuwono kembali terpilih menjadi ketua di periode keduanya: 2025-2028. Namun, Clement tidak memberikan banyak evaluasi kepada Budiono.

“Banyak hal positif yang telah dilakukan di periode pertama. Salah satunya, dengan melakukan banyak inovasi. Perlahan, DPD AREBI Jatim ini sudah menuju digitalisasi. Ini bagus. Jadi hal itu harus dilanjutkan. Sambil menyiapkan hal baru yang dilakukan,” ucapnya.

BACA JUGA: Surabaya Siap Hadapi PPN 12%, Insentif Sektor Properti hingga Mobil Listrik jadi Harapan!

Sumber: