Kejagung Ungkap Peran Dua Tersangka Baru Kasus Korupsi Minyak Mentah Pertamina

HARIAN DISWAY – Direktur Penyidikan Jaksa Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Kejaksaan Agung RI Abdul Qohar mengungkapkan peran MK dan EC yang merupakan dua tersangka baru kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam Tata Kelola Minyak Mentah dan Produk Kilang PT Pertamina Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018 - 2023.

Qohar menjelaskan, MK dan EC atas persetujuan Riva Siahaan (RS) yang merupakan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga telah melakukan pembelian produk kilang Research Octane Number (Ron) 90 atau lebih rendah dengan menggunakan harga Ron 92.

“Sehingga menyebabkan pembayaran impor produk kilang dengan harga tinggi dan tidak sesuai dengan kualitas barang,” ucap Abdul Qohar dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025.

Qohar melanjutkan, tersangka MK memerintah atau memberikan persetujuan kepada EC untuk melakukan blending produk kilang jenis Ron 88 dengan Ron 92 agar dapat menghasilkan Ron 92.

BACA JUGA:Kejagung: Oplosan Pertalite Jadi Pertamax Terjadi pada 2018-2023, Bukan Sekarang!

Blending ini dilakukan di terminal PT Orbit Terminal Merak milik tersangka MKAR selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa dan tersangka GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. 

Adapun tindakan ini tidak sesuai dengan proses pengadaan produk kilang dan kor (core) bisnis PT Pertamina Patra Niaga.

Tidak hanya itu, Qohar mengungkap bahwa kedua tersangka tersebut juga berperan dalam melakukan pembayaran impor produk kilang yang seharusnya dapat menggunakan metode term, tetapi dalam pelaksanaannya menggunakan metode spot atau penunjukan langsung harga yang berlaku saat itu. 

“Sehingga PT Pertamina Patra Niaga membayar impor produk kilang dengan harga yang tinggi kepada mitra usaha atau demut,” jelasnya. 

BACA JUGA:Update Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Pertamina: Kejagung Tetapkan Dua Tersangka Baru

Selanjutnya, MK dan EC mengetahui dan menyetujui adanya mark up kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka YF yang merupakan Direktur Utama PT Pertamina Internasional Shipping. sehingga PT Pertamina Patra Niaga mengeluarkan fee sebesar 13 - 15% secara melawan hukum.

“Dan fee tersebut diberikan kepada tersangka MKAR selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa dan DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa,” ungkap Qohar. 

Maka atas perbuatan MK, EC dan tujuh tersangka lainnya, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 193,7 triliun yang bersumber dari lima komponen.

“Perbuatan para tersangka bertentangan dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umun Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara,” pungkasnya. (*)

Sumber: