Puan Maharani Yakinkan Publik: RUU TNI Tak Langgar Hak Demokrasi

Di sisi lain, sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI untuk menolak pengesahan RUU TNI.

Mereka menilai terdapat banyak ketentuan yang bermasalah dalam revisi tersebut.

Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan, Satya, menyoroti salah satu ketentuan yang dianggap bermasalah, yaitu pengisian posisi jabatan publik oleh prajurit aktif.

Selain itu, ia juga mengkritik operasi militer selain perang yang dapat dilakukan TNI tanpa pengawasan yang memadai.

"Kami mewakili masyarakat sipil menolak pengesahan RUU TNI karena di dalamnya masih banyak pasal bermasalah, seperti pasal 47 yang menambah jabatan militer aktif dalam sipil," ungkap Satya di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 20 Maret 2025.

"Lalu TNI dapat melaksanakan operasi militer selain perang tanpa adanya kontrol sipil, dan pasal-pasal lain yang menurut kami bermasalah," sambungnya.

*) Mahasiswa magang dari UIN Sunan Ampel Surabaya

Sumber: