Rencana Evakuasi Warga Gaza oleh Prabowo Tuai Respons Keras PBB

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa pendekatan ini bukan hanya bentuk kepedulian kemanusiaan, tetapi juga mencerminkan posisi politik Indonesia yang konsisten menyerukan perdamaian melalui solusi dua negara.

Namun demikian, sejumlah pihak mengingatkan bahwa relokasi warga Palestina, dalam bentuk apapun, harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak disalah artikan sebagai upaya penghapusan hak kembali (right of return) warga Palestina. 

BACA JUGA:Utusan Khusus Palestina Serahkan Surat Rahasia untuk Prabowo, Bahas Situasi Terkini di Gaza

PBB dalam laporan terbarunya menyebutkan bahwa hampir 400.000 penduduk Gaza telah mengungsi dalam beberapa minggu terakhir akibat kelanjutan operasi militer Israel. 

Seorang pria Palestina berjalan di antara reruntuhan bangunan setelah serangan Israel pada 9 April 2025. Rencana evakuasi warga Gaza oleh Presiden Prabowo memicu reaksi keras PBB atas pelanggaran prinsip hukum internasional.--Omar AL-QATTAA / AFP

Selain itu, infrastruktur di Gaza mengalami kerusakan parah dan krisis kemanusiaan di wilayah tersebut semakin memburuk.

Isu relokasi warga Palestina bukan hal baru. Pada Februari 2025, ide serupa sempat mencuat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana relokasi pengungsi Gaza ke sejumlah negara.

BACA JUGA:Lebih dari Seribu Orang Korban Tewas Sejak Israel Perbarui Serangan ke Wilayah Gaza

Rencana tersebut langsung menuai kritik dari komunitas internasional karena dinilai sebagai bentuk upaya sistematis untuk menghapus hak kembali warga Palestina dan mempermanenkan pendudukan Israel atas wilayah Gaza.(*)

*) Mahasiswa magang dari prodi Sastra Inggris, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Sumber: