JLLT-JLLB Butuh Rp 7,6 T, Eri Cahyadi Ajak DPRD Diskusi Terbuka Tentukan Prioritas

BACA JUGA:Menanti JLLB Rampung untuk Perkuat Sektor Properti Surabaya Barat

Eri menegaskan perlunya prioritas. Dan ia merasa perlu berdiskusi dengan semua pihak untuk menentukan arah kebijakan. ”Kalau hanya mengandalkan APBD, butuh 10 tahun. Mari diskusikan: apa kita pakai pembiayaan atau kerjakan bertahap?" ajaknya.  

Eri berharap keterbukaan informasi itu bisa memicu pemahaman publik tentang tantangan fiskal Surabaya. Untuk itu, Ia mendorong DPRD membahas prioritas pembangunan bersama-sama. Tentu saja, secara transparan atau bahkan melalui siaran langsung. ”Saya ingin alokasi anggaran dibahas terbuka, semua orang tahu,” tandasnya.  

Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni mendukung penuh rencana Pemkot Surabaya mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, seperti JLLT dan JLLB, melalui skema KPBU. Langkah ini dinilai krusial untuk mewujudkan visi Surabaya sebagai super hub ekonomi pasca-pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan pada 2028 mendatang.  

Fathoni menegaskan, ambisi Surabaya menjadi kota setara Singapura atau kota-kota Eropa membutuhkan lompatan infrastruktur. Tentu hal ini tidak bisa mengandalkan APBD saja. ”Kalau JLLT dan JLLB ingin digarap sekaligus, dananya cukup besar. APBD kita sudah terbelit belanja wajib seperti pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.

Ia mengakui, saat ini Pemkot Surabaya sedang mempertimbangkan skema KPBU atau pinjaman dari pihak ketiga dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk mempercepat realisasi proyek-proyek tersebut.  

BACA JUGA:Proyek Pembangunan JLLB Perkuat Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi Surabaya Barat

BACA JUGA:Proyek JLLB Diambil Alih Kementerian PUPR, Pemkot Surabaya Diminta Bebaskan Lahan

Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak hanya bertujuan mengurangi kemacetan, tetapi juga menciptakan kluster ekonomi baru. ”Contohnya Jalan MERR yang kini dikelilingi hotel, kafe, dan restoran. Harga tanah naik, pajak daerah bertambah, dan lapangan kerja tercipta. Ini bukti bahwa infrastruktur adalah katalis pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.  

Fathoni menambahkan, Eri telah berdiskusi intensif dengan partai politik dan DPRD untuk memetakan skala prioritas. Salah satu opsi yang sedang dibahas adalah pengerjaan proyek JLLT senilai Rp 6 triliun secara bertahap dalam 10 tahun atau sekaligus dengan pendanaan KPBU.  

Fathoni menegaskan, DPRD akan mengawal proses ini dengan transparan, termasuk melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) setelah adanya presentasi komprehensif dari Pemkot. ”Kami ingin memastikan bahwa pinjaman tidak membebani APBD jangka panjang dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” jelasnya.  

Menanggapi kekhawatiran soal beban utang untuk kepala daerah berikutnya, Fathoni menyatakan bahwa skema pembayaran dirancang tuntas dalam periode kepemimpinan Eri Cahyadi. ”Pak Wali menjamin tidak akan ada liability bagi penerusnya,” tandasnya. (Ghinan Salman)

Sumber: