Rumah Jokowi

JOKOWI seharusnya berani menerima tantangan ini. Yakni, gantungan asa para pengurus PSI (Partai Solidaritas Indonesia) yang menginginkan presiden ke-7 RI itu menjadi ketua umum partai.

Bila Jokowi menerima tawaran tersebut, itu akan menjadi panggung politiknya. Menjadi tempat ia berdiri untuk menyatakan pendapatnya.

Itu yang paling realistis. Selama ini, setelah lengser dari istana, jokowi tak punya rumah politik. Sudah dipecat dari PDIP. Saat ikut kampanye pilkada lalu, ia dikritik kiri kanan karena memang tak ada panggung politiknya. 

BACA JUGA:Mediasi Buntu, Sidang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi Siap Dilanjutkan ke Tahap Pembuktian

BACA JUGA:Podcaster Michael Sinaga Penuhi Panggilan Soal Tudingan Ijazah Palsu Jokowi

Saat ini partai yang dipimpin anaknya, Kaesang Pangarep, itu sedang membuka pintu bagi calon ketua umum berikutnya. Saat ini tahap penjaringan dan pemilihannya Juli 2025.  ”Kemudian, apakah Jokowi akan menjadi calon? Kita doakan,” kata Wakil Ketum PSI Andi Budiman kepada media, Selasa, 13 Mei 2025.

Mengganti Kaesang, anaknya sendiri? Itu diatasi dengan kebijakan dan trik parpol agar terlihat elegan. Bisa aja dibuat lembaga seperti dewan pembina atau dewan penasihat kalau Jokowi ”malu” menjadi ketum menggantikan anaknya.

Atau, model Golkar era Orde Baru, ketum tetap ada. Tapi, yang berkuasa adalah ketua Dewan Pembina yang ditempati Soeharto. 

BACA JUGA:Pemakzulan Wapres dan Kasus Ijazah Jokowi: Sebuah Psikologi Politik

BACA JUGA:Boyongan Ijazah Jokowi

Bisa juga skema Partai Demokrat saat ini. SBY menjadi ketua Majelis Tinggi yang sangat berpengaruh. Sedangkan ketua umum adalah anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono.

Kalau Jokowi menjadi pengendali (pengurus resmi), kita akan bisa melihat seberapa jauh pengaruh dari mantan presiden yang telah berkuasa 10 tahun.  Apakah mampu menjadi magnet kuat bagi masyarakat luas.

Kalau berdasar pemilu lalu, Jokowi ternyata tidak terlalu kuat menjadi daya tarik. Padahal, ribuan baliho dan poster PSI di seluruh pelosok Indonesia sudah memasang foto Jokowi. Tapi, itu belum punya efek signifikan. Buktinya, PSI hanya meraih 2,8 persen suara. Gagal mencapai 4 persen yang menjadi syarat duduk di Senayan.

BACA JUGA:Alasan Jokowi Enggan Tunjukkan Ijazah ke Publik, Kuasa Hukum Sebut Tidak Akan Selesaikan Masalah

Sumber: