Pancasila di Reruntuhan Demokrasi

DI tengah puing-puing harapan atas demokrasi yang makin keropos, bangsa Indonesia dihadapkan pada pertanyaan paling mendasar. Apakah Pancasila masih hidup dalam denyut nadi kenegaraan kita? 

Di tengah krisis kepercayaan publik, supremasi hukum yang tumpul ke atas, serta melemahnya institusi demokrasi, Pancasila kerap tinggal sebagai jargon, bukan pedoman nyata dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Seolah Pancasila pada hari ini mendekati roboh. Ia runtuh perlahan, diam-diam, dan sistematis. 

Melalui revisi undang-undang yang melanggengkan kekuasaan, pembungkaman kritik dengan dalih ujaran kebencian, serta kooptasi lembaga-lembaga independen, ruh demokrasi terpinggirkan dari ruang publik.

BACA JUGA:Pancasila, Api yang Tak Boleh Padam

 BACA JUGA:Muhammadiyah, Negara Pancasila, dan Darul Ahdi wa Syahadah

Pemilihan umum masih berjalan, tetapi kehilangan substansi sebagai sarana kedaulatan rakyat.

Alih-alih menjadi sistem yang melayani rakyat, demokrasi berubah menjadi instrumen oligarki yang memperkuat segelintir elite politik dan ekonomi. Dalam kondisi itu, Pancasila justru kerap dijadikan tameng simbolis, bukan panduan etik.

Pancasila pernah menjadi lentera dalam kegelapan masa kolonial, menjadi lentera dalam perdebatan keras tentang identitas kebangsaan, dan menjadi lentera dalam menyatukan bangsa yang majemuk ini. 

BACA JUGA:Pentingnya Pendidikan Pancasila

BACA JUGA:Bukti Hukum dari Terlapor Rektor Universitas Pancasila

Namun, kini, di tengah kemunduran demokrasi yang kian kasatmata, kita dipaksa bertanya ulang. 

Apakah lentera itu masih menyala atau justru telah terkubur di bawah puing-puing retorika kekuasaan dan praktik politik yang makin menjauh dari nilai-nilainya?

Demokrasi Indonesia, secara prosedural, masih berjalan. Pemilu tetap berlangsung, partai politik aktif, dan lembaga-lembaga formal seperti DPR dan Mahkamah Konstitusi tetap berdiri. Namun, substansinya kian pudar. 

Sumber: