Wilayah Abu-Abu Wakil Menteri (Wamen)

BACA JUGA:Daftar Selebritis yang Diproyeksi Jadi Wakil Menteri di Kabinet Prabowo

BACA JUGA:Profil Singkat Menteri, Wakil Menteri, dan Kepala Badan Jokowi Hasil Reshuffle

Juru Bicara Istana Hasan Nasbi memberikan alasan yang simpel. Yakni, putusan MK No 80 Tahun 2019 hanya menyebut menteri secara eksplisit tidak boleh rangkap jabatan. 

Padahal, di pertimbangan putusan MK itu, juga menyebut pada intinya: wakil menteri harus ditempatkan seperti menteri, sehingga seluruh larangan rangkap jabatan juga berlaku untuk para wakilnya.

Namun, pemerintahan Prabowo tutup mata dengan pertimbangan putusan MK itu. Wamen pun menjadi wilayah abu-abu. Wilayah yang multitafsir.

BACA JUGA:Sri Mulyani Beberkan Alasan Diangkatnya Keponakan Prabowo Jadi Wakil Menteri Keuangan

BACA JUGA:Wamenaker: Penahanan Ijazah dan Larangan Salat Jumat adalah Perbuatan Biadab

Tak heran, muncul tafsir, jabatan rangkap itu juga sebagai dividen politik. Lebih karena balas jasa di pilpres lalu.  

Dugaan itu makin mendalam karena banyak wamen yang tidak punya rekam jejak di bidang usaha BUMN itu. Giring, misalnya, dulu seniman, penyanyi. Juga, ketua umum PSI yang kemudian diganti Kaesang Pangarep. 

Diulik-ulik, jejak karier Giring tak pernah berhubungan dengan industri penerbangan. Namun, ia kebagian komisaris Garuda Maintenance Facility Aero Asia TBK (GMFI). Itu perusahaan bengkelnya pesawat. Itu juga tak ada hubungan dengan jabatan saat ini sebagai wamen kebudayaan.

Begitu juga, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono. Putra Jenderal (purn) Hendropriyono itu kebagian komisaris utama Telkomsel. 

BACA JUGA:Wamendiktisaintek Stella Christie Pastikan MSIB Berlanjut

BACA JUGA:Kata Wamen Komdigi Soal Dugaan Kasus Korupsi PDNS: Kita Serahkan ke Proses Hukum

Telkomsel dikenal sebagai BUMN sehat dan gemuk. Di sana menumpuk menteri yang menjadi komisaris. Selain Diaz, Wamen Desa Ahmad Riza Patria juga jadi komisaris. Riza Patria mantan wagub Jakarta itu adalah kader senior Gerindra. 

Di induk Telkomsel, Telkom Indonesia, jatah komisaris diberikan kepada Wakil Menteri Agraria Tata Ruang/BPN Ossy Darmawan. Ia merupakan politikus Partai Demokrat dan mantan staf pribadi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sumber: