Jadi Polemik, DPR Akan Evaluasi Proses Evakuasi Pendaki Asal Brasil di Gunung Rinjani

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, berjanji akan mengevaluasi Basarnas terkait penanganan evakuasi Juliana Marins yang tewas di Gunung Rinjani-Disway.id/Fandi Permana-
HARIAN DISWAY – Pemerintah Indonesia menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya pendaki asal Brasil, Juliana Marins (27), yang tewas saat mendaki Gunung Rinjani di Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap proses evakuasi yang dilakukan oleh Basarnas.
Dalam kunjungannya ke Kantor Disway Group pada Kamis, 26 Juni 2025, Dasco menegaskan bahwa penanganan darurat terhadap warga negara asing tetap menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia.
BACA JUGA:Tim SAR Berhasil Evakuasi Jenazah Juliana Marins dari Jurang, Presiden Brasil Sampaikan Belasungkawa
“Evakuasi seperti ini memang menjadi perhatian pemerintah, baik terhadap warga negara asing maupun WNI. Jika ada WNI di luar negeri mengalami hal serupa, tentu pemerintah juga akan melakukan evakuasi,” ujar Dasco.
Ia menambahkan bahwa pemerintah melalui DPR RI akan segera meminta keterangan dari Basarnas terkait kendala yang dihadapi selama proses evakuasi pendaki asal Brasil tersebut.
Evaluasi ini dilakukan untuk memperbaiki sistem penanganan darurat di masa mendatang.
BACA JUGA:Tim SAR Berhasil Capai Lokasi Jenazah Juliana Marins, Proses Pengangkatan Dimulai
Apapun yang terjadi, kata Dasco, semua harus tetap harus dievaluasi. "Kami juga sedang menghadapi situasi serupa di mana ada warga negara kita di Iran yang membutuhkan evakuasi," jelasnya.
"Tadi sudah kami minta komisi terkait untuk memanggil Basarnas agar menjelaskan secara rinci kendala yang dihadapi dalam proses evakuasi,” imbuh Dasco.
Lebih lanjut, Dasco menegaskan bahwa proses evakuasi Juliana Marins tidak terkait dengan efisiensi anggaran yang sedang dilakukan pemerintah.
BACA JUGA:Evakuasi Pendaki Brazil di Gunung Rinjani, Petugas Berhasil Dekati Lokasi Juliana
Menurutnya, kebijakan efisiensi justru diperuntukkan bagi penanganan situasi darurat seperti ini.
“Setahu saya, efisiensi yang dijalankan Presiden memang dimaksudkan untuk kebutuhan darurat. Nanti akan saya cek, karena masih banyak pos anggaran efisiensi yang bisa digunakan untuk hal-hal semacam ini,” tutupnya.(*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: