DPRD Jatim Setujui RPJMD 2025-2029, Beri Catatan Soal PAD dan Pendidikan Vokasi

SURABAYA, HARIAN DISWAY- Seluruh di DPRD Jatim 2024-2029 mensetujui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jatim 2025-2029, Senin 7 Juli 2025. Meski begitu, legislatif memberi catatan terkait target pendapatan daerah yang minim. 

Kesepakatan itu berlangsung saat sidang Paripurna di gedung DPRD Jatim di jalan Indrapura. Sebanyak 91 anggota legislatif dari 119 anggota hadir dalam sidang yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Pawaransa. 

BACA JUGA:Penutupan Total Jalur Gumitir Tuai Protes, DPRD Jatim Usulkan Moda Transportasi Pengganti

BACA JUGA:45% Anak Muda Usia 14–24 Tahun Hadapi Cyberbullying, DPRD Jatim Sediakan Payung Perlindungan!

Juru Bicara PDIP Yordan M Batara Goa mengatakan, partainya telah sepakat dengan usulan RPJMD tersebut. Namun, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan. Salah satunya target pendapatan asli daerah (PAD) yang terlalu rendah. "Terlalu konservatif," katanya.

Eksekutif hanya menargetkan pertumbuhan PAD hanya 1,87 persen per tahun. Padahal, catatan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan PAD 2019–2023 di Jatim mencapai 6,9 persen per tahun. 

Fraksi PDIP juga mendesak agar ada perhatian dalam dunia pendidikan vokasi. Khususnya SMK, yang lulusannya memiliki tingkat pengangguran terbuka tertinggi dibandingkan lulusan pendidikan lain. Yakni, mencapai 8,19 persen. "Kami mendorong ada penguatan vokasi. Terutama yang berbasis lokal," tegasnya. 

Senada dengan Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra juga mengkritik target pertumbuhan PAD. Yang menurut Gerindra harusnya disesuaikan dengan kondisi ril, yakni 5-7 persen. 

BACA JUGA:DPRD Setujui LPJ APBD Pemkot Tahun 2024, Eri: Tinggal 3% Catatan yang Belum Tuntas

BACA JUGA:Penutupan Total Jalur Gumitir Tuai Protes, DPRD Jatim Usulkan Moda Transportasi Pengganti

"Dan harus disertai pemanfaatan potensi fiksal dan efisiensi belanja," kata Juru Bicara Fraksi Gerindra Farid Kurniawan. Efisiensi belanja harus berbasis prioritas money follow program. Agar anggaran tidak dibagi rata tanpa arah yang jelas.

Gerindra juga menyoroti lemahnya tata kelola aset dan kinerja BUMD. Banyak aset daerah bernilai miliaran rupiah terbengkalai. Dan sejumlah BUMD justru menjadi beban fiskal. "Kami mendorong dibuatnya masterplan optimalisasi aset daerah serta evaluasi menyeluruh terhadap BUMD," tegasnya. 

Sementara itu, Khusnul Arif sebagai Juru Bicara Partai Nasdem menyampaikan beberapa catatan penting dalam RPJMD Jatim. Di antaranya masih adanya wilayah di Jatim yang memiliki angka buta huruf (ABH) cukup tinggi di beberapa wilayah. 

BACA JUGA:939 Ribu Peserta BPJS Kesehatan Terancam Dicoret, DPRD Jatim: Pemprov Harus Sigap Lindungi Warga

Sumber: