Bojonegoro Kembangkan Koperasi Jadi Pabrik, Terpilih Jadi Pilot Project Nasional Koperasi Merah Putih

Anda sudah tahu, pembentukan koperasi tersebut memang dipercepat. Sebagaimana amanah Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Modal awal Koperasi Desa Merah Putih pun mendapat suntikan dana dari bank milik negara hingga dana desa.

Apalagi, kini pemerintah tengah mengupayakan Koperasi Desa Merah Putih masuk proyek strategis nasional (PSN) 2026. Tentu agar bisa dipayungi regulasi yang lebih kuat. 

BACA JUGA:Kanang Kritik Koperasi Merah Putih: Jangan Seperti Rumah Kosong

Lewat koperasi, Prabowo optimistis bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengatasi persoalan ekonomi perdesaan. Tak cuma itu. Kehadiran koperasi diharapkan bisa memutus jejaring rentenir, tengkulak, dan pinjaman online di desa.

Termasuk persoalan-persoalan seputar pangan. Salah satunya, beras oplosan yang kian marak belakangan. Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan memastikan pemerintah akan terus mengawal kasus tersebut. 

BACA JUGA:Budi Arie Minta Tambahan Anggaran Rp 5,98 Triliun untuk Penguatan Koperasi Desa

Pemerintah akan menjadikan Koperasi Desa Merah Putih sebagai solusi permanen untuk kasus ini. Tentu, juga berkomitmen untuk menindak tegas pelakunya.

“Kita akan mencoba menyelesaikan masalah ini secara permanen, kita membangun infrastruktur permanen, yakni koperasi desa,” ungkap Zulhas kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 18 Juli 2025.

BACA JUGA:Hari Koperasi Indonesia 12 Juli 2025: Sejarah, Tema, dan Logo Terbaru

Menurutnya, puluhan ribu Koperasi Desa Merah Putih itu akan menyediakan bantuan subsidi. Seperti beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) hingga premium yang kualitasnya terjamin.

Juga diharapkan menjadi fasilitas utama bagi masyarakat yang ingin membeli kebutuhan pokok, termasuk beras, dengan kualitas terjamin. 

BACA JUGA:Koperasi Merah Putih di Jatim 100 Persen Terbentuk, Khofifah Optimistis Ekonomi Desa Tumbuh

Ia memastikan, baik beras SPHP maupun beras lainnya yang ada di koperasi desa bakal bebas dari praktik oplosan dan dijual sesuai aturan harga eceran tertinggi (HET). Dus dengan melakukan pembelian langsung di koperasi desa, masyarakat bisa terhindar dari beras oplosan.

“Jadi kita akan memangkas permainan-permainan di rantai distribusi selama ini melalui koperasi desa,” tandas Zulhas.

Meski demikian, Zulhas tak memungkiri fakta di lapangan. Yakni memang masih marak terjadi aksi mengoplos beras. Namun, ia juga memastikan Satgas Pangan akan terus berjalan untuk menangani kecurangan-kecurangan tersebut. (*)

Sumber: