Budi Arie Minta Tambahan Anggaran Rp 5,98 Triliun untuk Penguatan Koperasi Desa

JAKARTA, HARIAN DISWAY – Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi mengusulkan tambahan anggaran belanja sebesar Rp 5,98 triliun untuk tahun anggaran 2025, guna mendukung program strategis penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Modern Produktif (KDKMP).

“Kami mengusulkan tambahan anggaran tahun 2025 dengan rincian dukungan manajemen Rp 340 miliar dan program perkoperasian Rp 5,64 triliun,” jelas Budi Arie saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Rabu, 9 Juli 2025.

BACA JUGA:Koperasi Merah Putih di Jatim 100 Persen Terbentuk, Khofifah Optimistis Ekonomi Desa Tumbuh

Tambahan tersebut terdiri dari skema reguler senilai Rp 1,2 triliun dan dekonsentrasi sebesar Rp 4,78 triliun. Bila disetujui, total anggaran Kemenkop UKM pada 2025 dapat mencapai lebih dari Rp 6,45 triliun.

Usulan tambahan anggaran ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang pembentukan 80.000 koperasi desa/kelurahan. 

BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Jatim: Koperasi Desa dan Merah Putih se-Jatim Telah Berbadan Hukum 100 Persen

Dana tersebut akan digunakan untuk penyusunan model bisnis KDKMP, pembentukan dan penguatan kelembagaan koperasi, dan pelatihan dan pendampingan SDM perkoperasian

“Kami ingin koperasi desa ini menjadi motor ekonomi rakyat di tingkat akar rumput,” tegas Budi.

BACA JUGA:Jatim Terbanyak Pengesahan Koperasi Merah Putih, Khofifah Targetkan 100 Persen Sebelum Hari Koperasi

Untuk mengantisipasi kesinambungan program, Kemenkop UKM juga mengusulkan anggaran sebesar Rp 7,85 triliun untuk tahun anggaran 2026, jauh di atas pagu indikatif Rp 311,73 miliar.

Rinciannya, dukungan operasional sebesar Rp 514,13 miliar dan program perkoperasian sebesar Rp 7,34 triliun.

BACA JUGA:3.904 Koperasi Merah Putih di Jatim Sudah Berbadan Hukum, Pemprov Optimistis Capai Target Nasional

Anggaran tersebut akan difokuskan pada digitalisasi koperasi, peningkatan manajemen berbasis data, pelatihan SDM, serta monitoring dan evaluasi 80.000 KDKMP.

“Transformasi koperasi tidak bisa setengah-setengah. Diperlukan investasi besar untuk hasil yang berdampak luas,” tutup Budi. (*)

Sumber: