Skandal Beras Oplosan Rugikan Rakyat Triliunan, Satgas Pangan dan Pemprov Jatim Turun Tangan

Maka, Pemprov Jatim harus memaastikan hasil jerih payah mereka tidak dikorupsi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Menurutnya, langkah efektif harus segera diambil untuk menekan peredaran beras oplosan. Termasuk penindakan hukum bagi pelaku pelanggaran.

“Jangan sampai masyarakat bingung. Jangan sampai petani terpuruk. Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.

BACA JUGA:Skandal Beras Premium Oplosan, 10 Merek Ternama Ini Dipanggil Bareskrim

BACA JUGA:212 Merek Beras Tidak Penuhi Syarat, Kementan Bertindak

Di Surabaya, operasi beras oplosan sudah dilakukan. Pemerintah kota dan Satgas Pangan Polrestabes Surabaya melakukan sidak ke sejumlah pasar dan perusahaan distribusi beras pada Kamis, 17 Juli 2025.

Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Distribusi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA) Kota Surabaya Agung Supriyo Wibowo mengatakan, sidak itu menyasar Pasar Pucang Anom, Pasar Tambahrejo, dan sebuah perusahaan distribusi beras di kawasan Surabaya Barat.

”Berdasarkan hasil sidak, kami tidak menemukan beras oplosan di Surabaya. Selain itu, ketersediaan beras di Surabaya sangat aman," kata Agung.

Agung menambahkan, beras-beras yang diperiksa, semuanya terbukti merupakan beras premium. Namun, apabila di kemudian hari ditemukan praktik pengoplosan, pihaknya tidak akan tinggal diam.

Karena itu, Pemkot Surabaya menggandeng Satgas Pangan Polrestabes Surabaya dalam proses sidak dan penelusuran.

Rencananya, sidak akan terus dilakukan ke perusahaan distribusi beras lainnya. Juga berlanjut ke pasar-pasar besar di Surabaya.

Seperti Pasar Wonokromo, Pasar Pucang Anom, Pasar Tambahrejo, Pasar Soponyono, dan Pasar Genteng. (*)

Sumber: