Bedah Buku 75 Tahun Indonesia–Tiongkok, KOPRI: Perempuan Harus Paham Geopolitik

BACA JUGA:Cak Imin soal Viral PMII-HMI: Saya Kalau Tertekan Udah Gak Cerdas Lagi

Budy juga menyoroti peran Gus Dur dalam pembelaan hak-hak minoritas, termasuk masyarakat Tionghoa.

Menurutnya, warisan Gus Dur ketika menjabat presiden sangat besar. Terutama bagi etnis Tionghoa sehingga dikenal sebagai Bapak Tionghoa.

Apalagi, imbuhnya, di nisan makam Gus Dur tertulis Di Sini Berbaring Seorang Pejuang Kemanusiaan dalam bahasa Inggris dan Mandarin.

BACA JUGA:Haul Gus Dur Ke-15: Budaya Moderasi

Pembedah buku Loretta Thamrin turut menyoroti kemajuan pesat Tiongkok di sektor teknologi dan ekonomi.

Tiongkok terus melesat maju terutama dalam bidang teknologi dan ekonomi. “Buku ini mengulas hal itu secara komprehensif,” ungkap Loretta, yang juga dikenal sebagai pemerhati relasi Indonesia-Tiongkok.

Sementara itu, Ketua Bidang Hubungan Internasional KOPRI Agustini Nurur Rohmah yang juga didapuk sebagai moderator menyebut acara kali ini sebagai langkah awal untuk memperluas cakrawala internasional kader perempuan.

BACA JUGA:Mega Gus Dur

“Perempuan tidak boleh hanya jadi penonton dalam peta hubungan antarnegara. Kita perlu menciptakan ruang belajar yang mendorong keterlibatan perempuan dalam wacana diplomatik dan global, terutama di tengah arus multipolaritas yang makin kuat seperti saat ini,” ujarnya.

Ketua Umum KOPRI PB PMII Wulan Sari juga menegaskan pentingnya literasi global bagi kader perempuan.

“Kami percaya bahwa kader perempuan KOPRI harus hadir dalam setiap lapisan wacana publik, termasuk di panggung internasional,” jelasnya.

BACA JUGA:Kembalikan Lembaga Dewan Ekonomi Nasional di Zaman Gus Dur, Luhut Dilantik Presiden Prabowo Jadi Ketua

Wulan menegaskan bahwa bedah buku tersebut merupakan bagian dari upaya KOPRI untuk membuka cakrawala berpikir, menumbuhkan kesadaran geopolitik, serta meneguhkan identitas kader sebagai perempuan yang progresif dan berwawasan global.

Sejumlah tokoh turut hadir dalam forum tersebut, antara lain Direktur Diplomasi Publik Kemenlu Ani Nigeriawati, Badan Pengembangan Jaringan Internasional PBNU Dahliah Umar, dan Direktur Yayasan Bhakti Budi Pertiwi Hanifah Haris.

Sumber: