Indonesia dan Malaysia Sepakat Kelola Blok Ambalat Bersama, Sengketa Maritim Masih Berlanjut

Hal tesebut dilakukan sebagai alternatif survei seismik yang berisiko menimbulkan ketegangan akibat pelanggaran wilayah.

BACA JUGA:Prabowo dan PM Malaysia Anwar Ibrahim Harap Gencatan Senjata di Palestina Awet

Latar Belakang Sengketa

Sengketa Ambalat bermula dari peta Malaysia tahun 1979 yang mengkalim wilayah tersebut sebagai bagian dari batas maritimnya (Blok ND6 dan ND7)

Namun, Indonesia menolak, karena bertentangan dengan Perjanjian Tapal Batas Kontinetral 1969 dan Persetujuan Tapal Batas Laut 1970.

Indonesia merujuk pada Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS), yang memberikan hak kedaulatan atas landas kontinen dan Zona Eknonomi Ekslusif (ZEE) hingga 200 mil laut. Serta mengkalim Karang Unarang sebagai titik dasar terdekat.

Sedangkan Malaysia bersangga pada putusan Mahkamah Internasional (ICJ) 2002, yang memberikan Pulau Sipadan dan Ligitan kepada mereka. Meskipun putusan tersebut tidak mencakup batas maritim Ambalat.

BACA JUGA:Prabowo Tiba di Malaysia, Dijadwalkan Bertemu dengan PM Ibrahim untuk Bahas Ini

Ketegangan sempat meningkat pada 2005, ketika kapal perang kedua negara sempat bersitegang. Termasuk saat tabrakan antara KD Rencong dan KRI Tedong Naga.

Bahkan pada 2009, Indonesia melaporkan 19 kali pelanggaran perbatasan oleh kapak Malaysia, dan memicu protes diplomatik.

Namun konflik tersebut berhasil diredakan melalui saluran diplomatik, termasuk pembentukan forum wartawan ISWAMI untuk menghindari pemberitaan yang memprovokasi.

Pada 29 Juli 2025, Anwar kembali menegaskan bahwa Malaysia berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa ini melalui cara damai dan menolak pendekatan agresif.

BACA JUGA:Kelakar Anwar Ibrahim Usai Prabowo Diberi Gelar Tertinggi dari Raja Malaysia: Lebih Dari Dato’ Seri

“Kami tidak akan melanggar wilayah Indonesia, dan kami harap hal yang sama dari Indonesia,” ujarnya dalam dialog dengan media Indonesia, seperti dilansir Malay Mail.

Kujungan Anwar ke Jakarta, didampingi Perdana Menteri Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Hajiji Noor. 

Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo, mereka juga membahas isu perbatasan darat di Kalimantan Utara-Sabah serta perlindungan pekerja migran Indonesia.

Sumber: