Angka Perceraian dan Dispensasi Nikah Masih Tinggi Jatim

PASURUAN, HARIAN DISWAY– Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi memuji insiatif Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam mendorong terwujudnya kerja sama multisektor untuk perlindungan perempuan dan anak pertama di Indonesia.

Inisiatif itu ditandai dengan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pemenuhan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak di Jawa Timur Tahun 2025 di Pasuruan, Selasa 29 Juli 2025. 

Bertempat di Taman Taman Candra Wilwatikta, Pandaan, deklrasasi Gubernur Jawa Timur itu disaksikan langsung oleh Menteri PPPA Arifah Fauzi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya, Zulkarnain.

Penandatanganan kerja sama ini turut melibatkan Kepala Dinas P3AK Provinsi Jatim, Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Ketua PW Muslimat NU, Fatayat NU, Aisyiyah, dan Nasyiatul Aisyiyah Jatim.

BACA JUGA:Kementerian PPPA: Zero Tolerance, Hukum Maksimal Pelaku Pencabulan Anak di Jombang

BACA JUGA:Pemenang Tender Mobil Kementerian PPPA Masuk Penjara

Tak hanya itu, penandatangan kerja sama juga dilakukan serentak secara daring. Dengan peserta seluruh Kepala Dinas P3AK Kabupaten/Kota se-Jatim dengan Ketua Pengadilan Agama di masing-masing daerah. 

Khofifah mengatakan, kerja sama ini merupakan langkah strategis memperkuat sinergi multisektor. Untuk mewujudkan ekosistem holistik yang berkeadilan bagi anak dan perempuan. 

“Kolaborasi menjadi kunci. Kita ingin membangun sistem perlindungan yang komprehensif bagi perempuan dan anak," katanyi. Sebuah sistem yang tidak hanya berpangku pada satu sektor saja, tetapi menyeluruh dan melibatkan semua unsur. 

Khofifah menekankan pentingnya pendekatan sistemik berbasis pentahelix dalam permasalahan anak dan perempuan. Yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media dan masyarakat. 

BACA JUGA:Pemprov Jatim Imbau Pengelola Wisata Tingkatkan Keselamatan Pengunjung

BACA JUGA:Pemprov Jatim Tambah Anggaran Rp 43,19 Miliar Sasar 5 Program Penguatan Ekonomi Warga Rentan

Khofifah mengungkapkan, isu kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan hanya persoalan moral dan sosial saja. Tapi juga perlu respons hukum, psikologis, dan kultural secara bersamaan. 

Komitmen itu disampaikan Khofifah saat melihat kondisi permasalahan anak dan perempuan di Jatim. Yang sampai saat ini masih membutuhkan banyak pembenahan.

Sumber: