DPR Dukung Jabatan Wakil Panglima TNI Aktif Lagi

JAKARTA, HARIAN DISWAY – Anggota Komisi I DRP RI Oleh Soleh mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat pertahanan nasional. Yaitu menghidupkan kembali posisi Wakil Panglima TNI.

Oleh menilai hal ini sangat penting. Lantaran mengingat kompleksitas tugas TNI di tengah luasnya wilayah Indonesia. Termasuk juga dinamika geopolitik global.

“Tentu visi-visi presiden dalam asta cita adalah salah satunya peningkatan pertahanan. Nah, kalau misalkan bobot kerja dari TNI kan cukup lumayan. Luas wilayah yang cukup besar, jumlah penduduk yang cukup besar, persoalan-persoalan yang kompleks. Ditambah dari geopolitik yang tidak menentu,” terangnya saat dikonfirmasi pada Selasa, 12 Agustus 2025.

Melanjutkan, Oleh juga menyoroti kondiri eskalasi hubungan lintar negara yang sedang memanas. Baik di Timur Tengah maupun Eropa. 

BACA JUGA:Komisi I DPR Tegaskan Eks Marinir Satria Arta Bukan Lagi WNI

BACA JUGA:Komisi I DPR RI Lanjutkan Uji Kelayakan 12 Calon Dubes, Fokus pada Visi Misi dan Penguasaan Wilayah Tugas

Dirinya menegaskan bahwa TNI perlu maksimal dalam mengawal kedaulatan NKRI. “Nah, saya rasa, saya secara pribadi dan tentunya Komisi I, ya melihat bahwa cukup bagus jika misalkan Pak Presiden mengambil sebuah keputusan menghidupkan kembali wakil daripada Panglima TNI,” ujarnya.

Menambahkan, politikus PKB ini mengatakan bahwa posisi Wakil Panglima TNI sangat penting untuk membagi tugas. Serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di tubuh TNI. Demi percepatan  pencapaian visi Presiden.

“Kalau misalkan terimplementasikan dengan baik, tentu ini perlu SDM-SDM yang unggul. Dan tentunya juga perlu berbagi tugas, agar capaian-capaian yang diinginkan oleh Pak Presiden ini bisa cepat teratasi,” tuturnya.

BACA JUGA:Komisi II DPR Desak Pemanggilan Ulang Tim Rupa Bumi untuk Bahas Batas Wilayah

BACA JUGA:Komisi II DPR RI Siap Revisi UU Terkait Sengketa Empat Pulau antara Aceh dan Sumut

Mengenai komunikasi antara DPR dan TNI, Oleh menyatakan koordinasi tetap berjalan lancar. Meskipun pemanggilan khusus belum dilakukan.

“Rasa-rasanya, kita sering bertemu. Kalau memanggil secara khusus tentu tidak. Tetapi hal ini pasti dijelaskan dan sudah dikomunikasikan dengan para pimpinan DPR,” ungkapnya.

Lebih lanjut, DPR nyatakan kesiapan dalam mendukung penuh kebijakan pemerintah. Demi keamanan dan kenyamanan masyarakat. Serta menjaga kedaulatan dari ancaman internal maupun eksternal.

Sumber: