Berikut 6 Tuntutan Warga Pati yang Gelar Demo Hari Ini!

HARIAN DISWAY – Lautan manusia memadati Alun-alun Pati pada Rabu, 13 Agustus 2025. Sekitar 100 ribu warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu turun ke jalan menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya.

"Peserta sekitar ada 100 ribu. Tuntutan terakhir lengserkan Sudewo," jelas Ketua Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Ahmad Husein, Rabu, 13 Agustus 2025.

Protes tersebut bermula dari kebijakan Sudewo pada 18 Mei 2025, terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang mencapai 250 persen. 

BACA JUGA:Wagub Jateng Imbau Demo Pati Berjalan Damai, Ingatkan Kepala Daerah Lain Belajar dari Kasus Sudewo

Keptusan tersebut telah disepakati setelah pertemuan dengan camat dan pengurus Paguyuban Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Pasopati) di Pendopo Kabupaten.

Sudewo berasalan bahwa kenaikan tersebut dikarenakan PBB-P2 yang tidak pernah naik selama 14 tahun. Namun, kebijakan tersebut justru memicu kemarahan warga karena dianggap memberatkan ekonomi.

Pernyataan Sudewo yang dinilai menantang warga untuk menggelar aksi pun membuat kondisi makin keruh.

BACA JUGA:Demo Warga Pati Hari Ini, 100 Ribu Massa Siap Dikerahkan Tuntut Sudewo Lengser!

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memberi masukan agar kebijakan tersebut dibatalkan saja. Dan secara resmi telah dicabut oleh Sudewo pada 7 Agustus 2025, sekaligus menyampaikan permintaan maafnya melalui akun Instagram resmi Pemkab Pati.

"Saya tidak bermaksud menantang rakyat. Masa rakyatku kutantang?" ujar Sudewo.

Meskpun kebijakan tersebut telah dibatalkan, Koordinator Donasi Masyarakat Pati Bersatu Teguh Istyanto, menegaskan bahwa tuntutan warga tidak hanya sekadar kenaikan PBB-P2.

Adapun beberapa tuntutan aksi demo yang diperuntukan Sudewo agar mundur dari jabatannya, antara lain:

1. Penerapan lima hari sekolah.
2. Revovasi Alun-alun Pati senilai Rp 2 miliar.
3. Pembongkaran total Masjid Alun-alun Pati yang memiliki nilai sejarah.
4. Proyek videotron senilai Rp1,39 miliar.
5. Regrouping sekolah yang berpotensi memberhentikan guru honorer.
6. Pemecatan ratusan eks pegawai honorer RSUD RAA Soewondo tanpa pesangon, lalu diganti dengan pegawai baru.

BACA JUGA:Untung, Sudewo Bukan Orang Malang

Teguh Istyanto menilai kebijakan-kebijakan tersebut tidak prorakyat. Menurutnya, kebijakan regrouping sekolah akan berdampak pada hilangnya pekerjaan bagi guru honorer, sementara PHK di RSUD dilakukan tanpa kompensasi yang layak.

Sumber: