Kemerdekaan dan Keadilan Fiskal

Jika negara ingin benar-benar menghormati kemerdekaan, langkah pertama yang harus ditempuh adalah membenahi keadilan fiskal. Pajak harus benar-benar progresif. 

Yang kaya membayar lebih besar sesuai kapasitas dan rakyat miskin dilindungi dari beban berlebihan. Celah penghindaran pajak harus ditutup dan perusahaan besar yang mengemplang harus dihukum tanpa pandang bulu.

Belanja negara harus transparan dan benar-benar berpihak kepada rakyat. Tidak boleh lagi ada proyek prestisius yang hanya menjadi ladang korupsi dan keuntungan segelintir kelompok. 

Anggaran harus diprioritaskan untuk kebutuhan mendasar: pendidikan, kesehatan, pangan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Kemerdekaan tanpa keadilan fiskal adalah kemerdekaan semu. Kemerdekaan semu adalah pengkhianatan terhadap cita-cita para pejuang bangsa. 

Jika pemerintah terus bermain mata dengan oligarki, rakyat punya hak untuk menyebutkan bahwa kemerdekaan ini hanya milik elite, bukan milik bangsa.

Maka, mari kita tegaskan: kemerdekaan sejati hanya akan lahir ketika keadilan fiskal ditegakkan. Negara tidak boleh lagi keras kepada rakyat kecil, tetapi lembek kepada penguasa modal. Pajak harus kembali menjadi alat gotong royong, bukan instrumen penindasan. 

Hanya dengan itu, kemerdekaan akan benar-benar bermakna –bukan sekadar bendera yang berkibar, tetapi kesejahteraan yang dirasakan seluruh rakyat Indonesia. (*)

*) Aam Waro’ Panotogomo adalah pengurus Lakpesdam PWNU Jawa Timur.

Sumber: