Deni Wicaksono: DPRD Jatim Fokuskan P-APBD 2025 untuk Program Pro Rakyat

HARIAN DISWAY – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menegaskan arah kebijakan dan anggaran dalam Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 difokuskan untuk memperkuat program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono, menekankan bahwa alokasi anggaran kali ini diarahkan terutama bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak kondisi ekonomi dan sosial.

“Kami ingin memastikan P-APBD 2025 benar-benar fokus pada program yang pro rakyat, seperti beasiswa, bantuan sosial, dan pasar murah sembako,” ujar Deni, Kamis, 4 September 2025.

Menurutnya, DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menyepakati sejumlah prioritas untuk mendukung kesejahteraan warga. Salah satunya, perluasan cakupan program beasiswa agar semakin banyak pelajar dari keluarga kurang mampu yang mendapat bantuan.

BACA JUGA:Deni Wicaksono Lacak Sumbangan Wajib di SMA 1 Kampak Trenggalek

BACA JUGA:Deni Wicaksono: Pertumbuhan Ekonomi Harus Diiringi Penyerapan Tenaga Kerja

“Besaran beasiswa ditingkatkan menjadi Rp1 juta per penerima, dengan target jumlah penerima yang bisa mencapai 50 ribu orang sesuai kemampuan keuangan daerah,” jelas mantan Presiden BEM FISIP Universitas Airlangga Surabaya ini.

Selain beasiswa, DPRD juga mendorong program pasar murah dan bantuan sembako, khususnya menjelang akhir tahun ketika harga kebutuhan pokok biasanya meningkat.

“Pasar murah sembako dan bantuan sosial akan kita dorong, terutama pada triwulan terakhir tahun ini. Program ini menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah rakyat,” kata politisi PDI Perjuangan tersebut.

Tidak hanya itu, DPRD juga memberi perhatian pada program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan kepala desa dan pengurus koperasi, untuk memperkuat kapasitas desa menghadapi tantangan ekonomi.

BACA JUGA:Penutupan Jalur Gumitir Dinilai Tidak Siap, Deni Wicaksono Desak Evaluasi Jalur Alternatif

BACA JUGA:Deni Wicaksono: Pemprov Harus Kawal Sengketa 13 Pulau Antara Trenggalek dan Tulungagung

“Kami ingin desa-desa memiliki sumber daya manusia yang tangguh, sehingga mampu mengelola potensi lokal secara optimal,” tegas Deni.

Ia menambahkan, DPRD Jatim turut menghapuskan anggaran kunjungan kerja maupun diklat luar negeri sepanjang 2025. Dana tersebut dialihkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.

Sumber: