Yusril Tegaskan Pemerintah Akan Tanggapi Tuntutan Rakyat dan Junjung HAM

HARIAN DISWAY - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Urusan Masyarakat, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk menanggapi 17+8 tuntutan rakyat sekaligus menjunjung tinggi prinsip hukum dan hak asasi manusia.

Yusril menyampaikan bahwa pemerintah akan bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang mencoba mengeksploitasi demonstrasi melalui pembakaran, penjarahan, dan vandalisme.

“Kebebasan berbicara tetap dilindungi, tetapi penyalahgunaan hak tersebut tidak boleh dibiarkan. Semua harus ditangani sesuai hukum,” ujarnya.

BACA JUGA:DPR RI Menjawab Tuntutan Rakyat 17+8, Ferry Irwandy Sebut Tuntutan Belum Terjawab Keseluruhan

Ia menegaskan, hak-hak dasar warga yang ditangkap, termasuk akses bantuan hukum dan kondisi penahanan yang aman, akan dijamin.

Pemerintah juga telah mengambil langkah tegas terhadap aparat penegak hukum yang melanggar prinsip HAM, termasuk kasus keterlibatan anggota Brigade Mobil (Brimob) yang menyebabkan korban jiwa dan kini tengah diproses secara etik maupun pidana.

Lebih lanjut, Yusril menyoroti pentingnya percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyitaan Aset yang sempat mandek di DPR.

BACA JUGA:Tanggapi Tuntutan 17+8, DPR Janji Tingkatkan Transparansi dan Partisipasi Publik

Ia menyebut, pemerintah tengah berkoordinasi dengan Menteri Hukum untuk mengalihkan inisiatif pembahasan ke Dewan agar RUU tersebut segera dituntaskan.

Dalam konteks politik, Yusril menegaskan perlunya reformasi sistem pemilu agar lebih adil dan terbuka.

Ia mengkritisi kecenderungan partai merekrut artis atau influencer demi popularitas, yang justru menurunkan kualitas parlemen dibandingkan era pemilu 1999.

“Pemerintah tidak hanya ingin menjaga ketertiban dalam demonstrasi, tetapi juga memastikan demokrasi kita berjalan sehat,” kata Yusril.

Ia memastikan Komnas HAM dilibatkan dalam investigasi serta menegaskan kesiapan pemerintah memberikan klarifikasi kepada Komisaris Tinggi PBB untuk HAM sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas.(*)

*)Mahasiswa magang dari Prodi Antropologi, Universitas Airlangga|

Sumber: