Heboh Tunjangan Rumah Rp78,8 Juta, Pramono Anung: Bola Ada di DPRD DKI
Pramono Anung angkat bicara terkait tunjangan DPRD DKI Jakarta yang mencapai senilai Rp78,8 juta per bulan. Dan menyatakan bahwa DPRD akan mengadakan rapat terkait audit terhadap tunjangan tersebut pada hari Senin, 8 September 2025. --
BACA JUGA:Kenaikan Tunjangan DPR RI, Joget di Senayan, dan Krisis Empati Sosial
BACA JUGA:Fakta-Fakta Seruan Demo 25 Agustus 2025, Isu DPR dan Tunjangan Jadi Sorotan
Potongan terbesar pada tunjangan perumahan DPRD DKI Jakarta adalah PPh21 yang mencapai Rp23,95 juta.
Di samping itu, terdapat sejumlah potongan lain, antara lain setoran ke fraksi Rp4 juta, setoran ke DPP Rp8 juta, setoran ke DPD/DPW Rp10 juta, serta iuran BPJS Rp120 ribu.
Dengan demikian, jumlah bersih yang diterima Ima hanya sebesar Rp60,4 juta. Nilai tersebut belum termasuk tunjangan reses yang diberikan secara insidental.
Besaran tunjangan rumah bagi anggota DPRD DKI Jakarta terbilang fantastis. Berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022 yang ditandatangani oleh mantan Gubernur Anies Baswedan, setiap anggota dewan memperoleh Rp70,4 juta per bulan. Adapun pimpinan DPRD menerima lebih besar, yaitu Rp78,8 juta per bulan.
BACA JUGA:Susul PDIP, Fraksi Gerindra Setuju Tunjangan Perumahan DPR Dihapus
BACA JUGA:DPR Soal Tunjangan Rumah Rp50 Juta Per Bulan: Yang Menentukan Menteri Keuangan, Kami Hanya Menerima
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco juga telah menyatakan bahwa pihak DPRD DKI Jakarta telah sepakat untuk melakukan evaluasi terkait tunjangan rumah anggota dewan.
"Terkait tunjangan dan gaji, kami sudah bersepakat semuanya, tidak ada satu pun fraksi yang menolak. Kami siap untuk dievaluasi mengenai tunjangan perumahan, disesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang," kata Basri Baco.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sudah memastikan bahwa Komisi B DPRD DKI, yang bertanggungjawab dalam bidang perekonomian, termasuk BUMD, akan melakukan audit menyeluruh terhadap perusahaan-perusahaan di DKI.
"Kami juga sepakat kebetulan BUMD itu ada di Komisi B dan saya adalah koordinator Komisi B. Jadi bisa saya pastikan teman-teman kami akan jadikan hasil rapat ini adalah sebagai bahan rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua BUMD yang ada, agar lebih transparan terkait penanganan keuangan dan lain-lain," tambah Basri Baco.(*)
*)Mahasiswa magang dari Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Trunojoyo Madura.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
