PDIP Dorong Penegakan Hukum Proporsional Terkait Kasus Pelaporan Ferry Irwandi
Ferry Irwandi, mantan PNS Kementerian Keuangan sekaligus konten kreator, dikenal aktif menyuarakan “17+8 Tuntutan Rakyat” dalam aksi unjuk rasa pada akhir Agustus lalu.--
BACA JUGA:Ferry Irwandi Bantah Pernah Dihubungi TNI, Siap Hadapi Laporan Hukum
BACA JUGA:Ferry Irwandi Disebut Terlibat Dugaan Pidana, Dansatsiber TNI Konsultasi ke Polisi
Lebih lanjut, Junico mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi dijamin konstitusi. Dirinya juga menekankan bahwa dalam negara demokrasi, lembaga negara termasuk TNI harus memberi teladan dalam menyikapi kritik warga.
“Ruang digital adalah ruang publik yang tidak bisa serta-merta disterilkan dari suara-suara berbeda,” terangnya.
Junico menegaskan, Komisi I DPR akan terus mendorong penggunaan UU ITE secara bijak, menyeimbangkan kebebasan berekspresi, dan kepastian hukum. Menurutnya, jalur mediasi seharusnya lebih diutamakan dibandingkan langsung membawa perkara ke ranah pidana.
“Proses hukum tidak boleh dijadikan instrumen untuk membatasi aspirasi rakyat. Tapi justru harus menjamin rasa aman dan keadilan bagi seluruh warga negara,” tekannya. (*)
*) Mahasiswa Magang Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
