Aturan Baru Pembelian LPG 3 Kg dan BBM Subsidi

Aturan Baru Pembelian LPG 3 Kg dan BBM Subsidi

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan, yang melakukan peninjauan langsung ke beberapa pangkalan resmi LPG 3Kg dan toko kelontong yang ada di Kota Tangerang Selatan, Banten pada Jumat 6 September 2024. -PLN-

BACA JUGA:730 UMKM Lolos Tahap Nasional Pertamina UMK Academy 2025

Perusahaan juga memiliki jaringan distribusi yang luas. Hingga kini ada 15.345 outlet BBM dan LPG yang melayani kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah.

Selain itu, program BBM satu harga juga berjalan di 573 titik. Skema ini mendukung keterjangkauan energi terutama di daerah 3T.

BACA JUGA:Pertamina Energi Negeri Serentak di 28 Kota: Edukasi Energi untuk 19 Ribu Siswa SD

Mars Ega menambahkan seluruh pangkalan LPG telah terintegrasi dengan aplikasi MyPertamina. Sistem ini mendukung pendataan penerima subsidi secara langsung.

“Kami juga sudah mengintegrasikan pangkalan LPG yang berjumlah 269.096 titik dengan aplikasi MyPertamina,” jelasnya.

BACA JUGA:Kejagung Periksa Kepala SKK Migas dan Tetapkan 18 Tersangka Kasus Minyak Pertamina

Transformasi digital menjadi langkah penting dalam kebijakan energi nasional. Pemerintah menekankan bahwa subsidi harus berpindah dari berbasis produk ke berbasis penerima manfaat.

Pertamina Patra Niaga memandang aturan ini sebagai komitmen jangka panjang. Dengan basis data konsumen, distribusi bisa lebih efisien.

BACA JUGA:Kembangkan Inovasi Mahasiswa, Pertamina Goes to Campus 2025

Kebijakan ini juga menekan potensi penyalahgunaan distribusi. Selama ini tabung LPG 3 kg kerap dipakai oleh pelaku usaha non-mikro.

Pemerintah berharap mekanisme baru mengurangi praktik serupa. Subsidi diarahkan hanya untuk rumah tangga miskin dan usaha kecil.

BACA JUGA:Putaran Ketiga Kejurnas Sportbike: Gaspol di Pertamina Mandalika Circuit

Digitalisasi juga mendorong perubahan konsumsi. Sejumlah pengguna mulai beralih ke BBM non-subsidi setelah kebijakan QR Code diberlakukan.

Meski demikian, tantangan tetap ada. Sebagian masyarakat menilai pencatatan NIK memperlambat proses pembelian di lapangan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: finance.detik.com