DPR Soroti Surat Larangan Kritik MBG: Kemanan Anak Tanggung Jawab Negara

DPR Soroti Surat Larangan Kritik MBG: Kemanan Anak Tanggung Jawab Negara

Edy Wuryanto, menanggapi kasus keracunan MBG nilai BGN hanya fokus pada kuantitas dapur.--

HARIAN DISWAY - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Edy Wuryanto, menyoroti polemik surat pernyataan bermasalah dari MTs Negeri 2 Brebes, Jawa Tengah, terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Surat yang sempat beredar itu menimbulkan kekhawatiran karena memuat klausul yang dianggap merugikan orang tua.

Seperti larangan menuntut sekolah jika anak mengalami keracunan dan kewajiban membayar Rp80 ribu untuk mengganti wadah makan yang rusak.

Bagi masyarakat, isi surat tersebut dinilai tidak adil dan menimbulkan kekhawatiran, padahal tujuan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah untuk menyediakan nutrisi yang sehat bagi anak-anak.

BACA JUGA:Menu MBG Boleh Tak Halal? Ini Penjelasan Pemerintah

Menanggapi hal tersebut, Edy menekan bahwa jaminan kesehatan anak terhadap program MBG ini ialah tanggung jawab nasional.

“Keamanan anak adalah tanggung jawab nasional, bukan beban orang tua. Program makan bergizi gratis harus memberi nutrisi, bukan kecemasan,” tegas Edy.

Edy menilai bahwa langkah terhadap pencabutan surat tersebut merupakan pilihan yang tepat. Namun insiden ini menjadi pelajaran penting bahwa pelaksanaan Program MBG tidak boleh sembarangan. 

BACA JUGA:Sasaran MBG Jawa Timur Capai 1,9 Juta Penerima Manfaat

Ia menekankan pemerintah wajib memastikan semua penyedia makanan memenuhi standar keamanan pangan yang jelas, termasuk memiliki sertifikasi resmi, agar mutu gizi dan kebersihan makanan terjamin.


Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disiapkan bagi para anak sekolah di Indonesia.--

Legislator dari Dapil Jawa Tengah III tersebut menegaskan bahwa negara harus sepenuhnya bertanggung jawab dalam menjamin keamanan Program MBG. Apabila terjadi kasus keracunan maka seluruh biaya pengobatan harus ditanggung oleh pemerintah, bukan oleh orang tua atau sekolah.

Edy juga mendorong peran aktif Puskesmas, tenaga gizi, dan petugas kesehatan lingkungan dalam mengawasi distribusi makanan di sekolah, sehingga kualitas program dapat dipertanggungjawabkan.

BACA JUGA:Keracunan Massal Program MBG Terjadi Lagi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: