SPBU Swasta Wajib Patuh Aturan BBM, Pemerintah Pastikan Pasokan Aman

HARIAN DISWAY – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa seluruh pihak swasta yang mengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) wajib mengikuti aturan resmi terkait pengelolaan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Pernyataan itu ia sampaikan menyusul kelangkaan pasokan BBM di sejumlah SPBU swasta yang terjadi karena tingginya permintaan. Bahlil menekankan pentingnya transparansi, pengendalian impor, dan penyesuaian kuota agar stabilitas energi nasional tetap terjaga.

“Negara ini punya aturan. Semua harus sesuai aturan. Pembatasan adalah bagian dari aturan agar tidak terjadi oversupply,” ujar Bahlil setelah rapat koordinasi dengan penyedia BBM swasta dan Pertamina di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat, 19 September 2025.

Ia menjelaskan, pemerintah sebenarnya sudah memberikan tambahan kuota impor BBM bagi swasta hingga 110 persen dibandingkan tahun 2024. “Contoh, kalau tahun lalu AKR dapat 1 juta kiloliter, tahun ini ditambah jadi 1,1 juta kiloliter,” ungkapnya.

BACA JUGA:Bahlil Pastikan SPBU Swasta Setuju Impor BBM Lewat Pertamina

BACA JUGA:Langka! BBM di SPBU Swasta: Pemerintah Buka Opsi Kerja Sama dengan Pertamina

Dalam rapat tersebut, pemerintah dan swasta menyepakati sejumlah langkah. Pertama, pembelian BBM dilakukan dengan sistem kolaborasi bersama Pertamina menggunakan bahan bakar dasar (base fuel). Kedua, penjaminan kualitas akan dilakukan melalui mekanisme joint surveyor yang disetujui kedua belah pihak.

Selain itu, harga BBM juga dipastikan ditetapkan dengan adil. “Walaupun Pertamina diberi mandat utama, pemerintah ingin semuanya fair, tidak boleh ada yang dirugikan,” kata Bahlil.

Ia menambahkan, hasil kesepakatan ini segera diimplementasikan, dan pasokan BBM diperkirakan masuk ke Indonesia dalam waktu tujuh hari. “Jangan tanya asalnya dari mana, yang penting tujuh hari lagi barang sudah tiba,” tegasnya. (*)

Sumber: