Pemerintah Canangkan Wajib Belajar 13 Tahun

HARIAN DISWAY – Pemerintah resmi menjadikan program wajib belajar 13 tahun sebagai prioritas pembangunan pendidikan nasional. Program ini meliputi pendidikan dasar hingga menengah ditambah satu tahun prasekolah sebagai bekal awal anak.

Direktur Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kemendikdasmen, Nia Nurhasanah, menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah strategis yang sejalan dengan amanat UUD 1945 serta target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.

“Prasekolah menjadi fase krusial. Anak harus siap kognitif, sosial, dan emosional sebelum masuk ke jenjang SD,” ujar Nia dalam forum dialog Kemendikdasmen bersama media di Jakarta, Jumat, 19 September 2025.

Ia menambahkan, dasar hukum program wajib belajar 13 tahun sudah tertuang dalam MPJPM 2025–2045 dan rencana pembangunan jangka menengah 2025–2029. Pemerintah juga telah merumuskan grand design pendidikan prasekolah bersama lebih dari 15 kementerian/lembaga terkait.

BACA JUGA:Wajib Belajar Jadi 13 Tahun, Pemkot Dorong Anak Masuk PAUD

BACA JUGA:Pelajar PAUD-SMP di Surabaya Wajib Belajar Daring selama 4 Hari ke Depan

Untuk mewujudkannya, strategi dilaksanakan secara bertahap dengan tiga fokus utama: akses, mutu, dan tata kelola.

• Dari sisi akses, pemerintah menyiapkan piloting PAUD–SD satu atap, pembangunan unit sekolah baru, penambahan ruang kelas, hingga penegerian PAUD di daerah 3T.

• Pada aspek mutu, peningkatan akreditasi, penguatan kompetensi guru, kurikulum berbasis STEM, bahasa ibu, karakter, hingga literasi digital menjadi prioritas.

• Sedangkan dalam tata kelola, dilakukan sinkronisasi regulasi, penyusunan NSPK, penguatan kelembagaan, serta koordinasi lintas sektor dengan dukungan anggaran yang ditingkatkan.

“Kami mulai dari satu tahun prasekolah sebagai bagian wajib belajar. Ini akan menjadi transisi penting dari PAUD ke SD yang menyenangkan dan bermakna,” jelas Nia.

Ia menekankan, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat. Peran pemerintah daerah, organisasi profesi, dunia usaha, lembaga filantropi, hingga komunitas Bunda PAUD dinilai sangat berpengaruh.

“Bunda PAUD terbukti mampu menggerakkan masyarakat di daerah. Kami akan memberi apresiasi untuk kiprah mereka,” tambahnya.

Kemendikdasmen juga telah bermitra dengan lebih dari 75 organisasi guna memperkuat implementasi pendidikan anak usia dini di berbagai daerah.

Sumber: