Dedi Mulyadi Pilih Tak Ikut Aksi Protes Pemotongan Dana Transfer Daerah

HARIAN DISWAY - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan tidak akan ikut dalam aksi protes kepala daerah terhadap pemotongan dana transfer daerah yang dilakukan pemerintah pusat.

Ia menilai, langkah protes tersebut tidak tepat dilakukan oleh seorang gubernur yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.

“Saya tidak ikut aksi protes, karena gubernur itu adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Sekaligus kepala daerah yang dipilih oleh rakyat. Jadi tidak elok kalau memprotes pemerintah pusat,” ujar Dedi.

Dedi menjelaskan, pemotongan dana transfer daerah tersebut memang berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan.

Berdasarkan data, Jawa Barat mengalami pemotongan dana transfer daerah sekitar Rp 2,4 triliun untuk tingkat provinsi dan sekitar Rp 2,7 triliun untuk kabupaten/kota.

BACA JUGA:Pemerintah Klarifikasi soal Pemotongan Dana TKD, Tegaskan Tak Kurangi Hak Daerah

BACA JUGA:Protes Gubernur soal TKD Dinilai Terlambat, Komisi II DPR: Seharusnya Sebelum UU APBN Ditetapkan

Meski demikian, Dedi menegaskan pemerintah provinsi akan tetap menjalankan program pembangunan dengan melakukan penyesuaian anggaran. Ia mengatakan, langkah efisiensi menjadi kunci agar pelayanan publik dan pembangunan prioritas tidak terhenti.

“Kami akan melakukan penyesuaian anggaran. Belanja yang kurang prioritas seperti perjalanan dinas, anggaran gubernur, listrik, dan pos lain yang tidak mendesak akan dikurangi,” jelasnya.

Menurut Dedi, pemerintah daerah perlu tetap fokus pada pengeluaran yang berdampak langsung bagi masyarakat. Ia menilai kebijakan pemotongan dana transfer adalah keputusan institusional dari pemerintah pusat yang harus dihadapi dengan langkah solutif, bukan konfrontatif.

BACA JUGA:Eri Cahyadi Usulkan TKD Berbasis Kekuatan Fiskal Daerah

BACA JUGA:Reformasi TKDN Bikin Pengusaha Khawatir, Daya Saing Industri Lokal Bisa Melemah

“Bagi saya, ini bukan soal setuju atau tidak setuju. Pemerintah daerah harus menyesuaikan diri dan mencari cara agar tetap bisa melayani masyarakat dengan baik,” tambahnya.

Pemotongan dana transfer daerah diketahui menjadi isu yang memicu reaksi sejumlah kepala daerah di berbagai wilayah Indonesia.

Sumber: