Hamas Isyaratkan Tak Akan Terlibat di Pemerintahan Gaza Pascaperang

HARIAN DISWAY - Seorang sumber Hamas yang dekat dengan komite negosiasi kelompok itu mengatakan kepada AFP pada hari Minggu, 12 Oktober 2025 bahwa Hamas tidak akan berpartisipasi dalam pemerintahan Gaza pascaperang. 

Pernyataan ini keluar dua hari setelah berlakunya gencatan senjata antara militer Israel dan pejuang Hamas pada Jumat, 10 Oktobe 2025. Sementara itu, para pemimpin dunia bersiap untuk berkumpul di Mesir dalam rangka konferensi perdamaian Gaza.

Pernyataan sumber tersebut muncul beberapa hari setelah gencatan senjata antara Israel dan Hamas mulai berlaku. Ketika kedua pihak membahas pelaksanaan 20 poin rencana Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang. Salah satunya adalah perlucutan senjata Hamas dan agar kelompok itu tidak terlibat dalam pemerintahan Gaza pascaperang.

“Bagi Hamas, pemerintahan Jalur Gaza adalah isu yang sudah tertutup. Hamas tidak akan berpartisipasi sama sekali dalam fase transisi, yang berarti mereka telah melepaskan kendali atas wilayah tersebut, tetapi tetap menjadi bagian fundamental dari struktur masyarakat Palestina,” kata sumber itu kepada AFP, dengan syarat anonim karena membahas hal-hal sensitif.

BACA JUGA:Hamas Siap Tempur Lagi jika Israel Lanjutkan Agresi di Gaza

BACA JUGA:Hamas Janji Bebaskan Sandera Sebelum KTT Mesir Dimulai

Berbeda dengan organisasi militan lain di kawasan yang lebih hierarkis, kepemimpinan Hamas di masa lalu sering terpecah dalam isu-isu penting, termasuk soal masa depan administrasi Gaza.

Namun, tampaknya tidak ada perbedaan di antara para pemimpin tertinggi dalam hal perlucutan senjata. Hal ini sudah lama dianggap oleh kelompok itu sebagai garis merah yang tidak bisa dilanggar.

“Hamas setuju untuk melakukan gencatan senjata jangka panjang, dan senjatanya tidak akan digunakan sama sekali selama periode ini. Kecuali jika terjadi serangan Israel terhadap Gaza,” kata sumber tersebut.

Seorang pejabat Hamas lainnya yang juga meminta anonimitas karena membahas isu sensitif sebelumnya mengatakan kepada AFP bahwa perlucutan senjata Hamas adalah “hal yang sama sekali tidak dapat diterima.”

Klausul pertama dari rencana 20 poin Trump menyerukan agar Gaza menjadi zona bebas teror yang telah dideradikalisasi dan tidak menimbulkan ancaman bagi negara-negara tetangganya.

BACA JUGA:Gencatan Senjata Aktif, Ratusan Truk Bantuan Kemanusiaan Mulai Masuki Gaza

BACA JUGA:Israel Tarik Pasukan, Warga Gaza Bahagia bisa Kembali ke Rumah

Rencana tersebut juga menyatakan bahwa Hamas tidak akan memiliki peran dalam pemerintahan Gaza di masa depan, dan bahwa infrastruktur militer serta persenjataannya harus “dihancurkan dan tidak boleh dibangun kembali.”

Sumber: