Trans7 Kirim Surat Permintaan Maaf ke Pesantren Lirboyo Usai Kontroversi Xpose Uncensored

Selain itu, beberapa tradisi penghormatan santri kepada guru, yang sebenarnya hal biasa di lingkungan pesantren, juga turut dikomentari secara tidak bijak oleh program tersebut.

Akibatnya, muncul gelombang penolakan besar di media sosial. Warganet melancarkan tagar #BoikotTrans7, yang kemudian menjadi trending di platform X dan banyak dibagikan melalui fitur berbagi cerita di Instagram. 

Hingga Selasa, 14 Oktober 2025, tepatnya pukul 09.49 WIB, tagar tersebut telah menarik perhatian lebih dari 137 ribu pengguna internet.

Menanggapi hal tersebut, salah satu alumni Pesantren Lirboyo, M. Imaduddin (angkatan 2008), menyatakan kekecewaannya terhadap cara Trans7 menggambarkan kiai mereka secara tidak benar dan menyesatkan.

“Sejak kemarin kalau tidak salah jam 5 tayangan itu viral, kaget juga kita sebagai alumni kok kiai kita ini dinarasikan seperti ini. Pertama soal kiainya bermewah-mewah, kiainya kaya raya karena terima amplop dari muridnya, terus jalannya ngesot," katanya, pada Selasa, 14 Oktober 2025, dikutip NU Online

BACA JUGA:Robohnya Pesantren Kami

BACA JUGA:Prabowo Instruksikan Evaluasi Menyeluruh Bangunan Pesantren Usai Tragedi Al-Khoziny

Ia menambahkan bahwa para alumni telah berkumpul dan berkoordinasi dengan pihak pesantren untuk menentukan sikap resmi. Hasilnya, mereka sepakat mengambil empat langkah tegas, yaitu:

1. Mengecam keras tayangan yang dianggap menghina kiai, pesantren, dan santri. Sebagaimana diketahui mereka adalah kelompok yang telah berkontribusi besar bagi bangsa.
2. Menuntut Trans7 meminta maaf secara terbuka dan langsung kepada para kiai di Pondok Pesantren Lirboyo.
3. Meminta agar video tersebut segera dihapus atau di-take down dari seluruh platform media milik Trans7.
4. Mendesak Trans7 membuat tayangan edukatif yang menjelaskan tradisi dan peran pesantren secara positif agar masyarakat tidak salah paham.

Di sisi lain, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Ubaidillah, juga menyayangkan tayangan tersebut karena telah menyinggung perasaan kalangan pesantren dan melanggar etika penyiaran.

“Penyiaran ditujukan untuk menjadi jembatan yang bisa mengukuhkan integrasi nasional. Tayangan ini justru menimbulkan kegaduhan karena dinilai menyinggung suasana kebatinan pesantren,” ujarnya, pada Selasa, 14 Oktober 2025. 

Lebih lanjut, KPI akan memproses kasus tersebut sesuai prosedur, termasuk menggelar sidang pleno guna menentukan sikap resmi lembaga terhadap program tayangan tersebut. 

“Kami imbau kepada lembaga penyiaran agar mengedepankan regulasi sebagai acuan menayangkan program siaran. Mengacu kepada sumber-sumber kredibel dan sesuai fakta,” ujarnya. (*)

*) Mahasiswa magang dari Prodi Sastra Indonesia Universitas Negeri Surabaya

Sumber: