Said Abdullah Dorong Presiden Gunakan KPI Terukur untuk Evaluasi Kinerja Menteri

HARIAN DISWAY – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyatakan bahwa evaluasi kinerja para menteri harus didasarkan pada indikator yang jelas dan terukur. Kinerja tidak bisa diukur berdasar subjektivitas. 

Indikator yang jelas dan terukur itu akan menghindarkan bias. Dengan demikian, menteri tidak perlu rasa kecewa jika terjadi reshuffle karena ukuran konkret kinerjanya bisa dipertanggungjawabkan. 

Said mengatakan bahwa presiden memiliki hak prerogatif penuh untuk mengevaluasi dan mengganti menteri. Itu karena menteri adalah pembantu yang dipilih dan diangkat langsung oleh presiden. 

Kendati demikian, hak prerogatif tersebut harus didukung oleh mekanisme penilaian kinerja yang solid.

BACA JUGA:Desak KPI Tindak Tegas Xpose Uncensored, Said Abdullah Sebut Pesantren Pilar Pendidikan Umat

BACA JUGA:Said Abdullah: Pusat Boleh Potong TKD, Tapi Perbaiki Komunikasi dan Rantai Birokrasi dengan Daerah

“Pergantian menteri semata-mata berdasar pada kepentingan strategis presiden. Namun, presiden memiliki organisasi teknis yang bisa membantunya melihat kinerja menteri terkait. Seperti, kantor staf presiden, sekretariat kabinet, dan staf khusus,” papar politikus PDIP tersebut pada Sabtu, 19 Oktober 2025. 

Menurut Said, organisasi-organisasi teknis tersebut harus mampu menyusun key performance indicator (KPI). “Dengan demikian, ukurannya jelas. Ada target-target, dukungan organisasi, anggaran, dan timeline-nya. Semisal, KPI disampaikan 6 bulan sekali untuk mengukur progres kerja menteri,” jelasnya.

Model evaluasi berdasarkan KPI, menurut Said, akan memastikan bahwa evaluasi bersifat objektif. Menteri yang dievaluasi akan memiliki pegangan yang jelas dan tidak akan merasa dievaluasi secara sepihak.

Maka, tidak akan ada menteri yang merasa kecewa jika terkena reshuffle karena buruknya kinerja.

BACA JUGA:Said Abdullah: Doktrin Pertahanan Semesta Presiden Prabowo Masih Relevan Hadapi Geopolitik Dunia

BACA JUGA:Said Abdullah: APBN 2026 Sebagai Alat Penunjang Guncangan Ekonomi

Ia juga menekankan bahwa model evaluasi terukur seperti itu penting untuk mencegah adanya kinerja kamuflatif.

“Kinerja kamuflatif itu adalah kinerja yang seolah-olah populer di mata rakyat karena lebih sering muncul hebohnya, tetapi tindakan atau kebijakannya tidak berdampak pada perubahan struktural sebagaimana yang dijanjikan presiden dalam asta citanya,” urainya. 

Said berharap, evaluasi berbasis KPI dapat memberikan ukuran konkret bagi presiden atas kinerja anak buahnya. Itu juga menjadi cara efektif untuk mengetahui apakah seluruh kebijakan kabinet berfokus pada pencapaian janji strategis presiden. (*)

Sumber: